4 Maret 2016

Hukuman atau Kutukan, Politik Berada dalam Zaman Goro goro

SHARE
Dalam Serat Kalatidha, pujangga Jawa masa lalu, Ronggowarsito, berbicara tentang Kala Bendhu. Makna harfiah kala adalah zaman dan bendhu adalah hukuman atau bahkan kutukan. Namun dalam kosmologi Jawa Kala Bendhu dimaknai sebagai zaman “goro-goro”. Zaman yang rusak di segala hal. Tulisan ini tak hendak membahas dan masuk dalam perdebatan soal periodisasi “mangsa” dalam kosmologi Jawa. Tulisan ini hanya tertarik pada syair karya Ronggowarsito tersebut.
Sesunggunya rajanya termasuk raja yang baik,
Patihnya juga cerdik,
Semua anak buah hatinya baik,
Pemuka-pemuka masyarakat baik,
tapi segalanya itu tidak menciptakan kebaikan.
Oleh karena daya zaman kala bendhu.
Bahkan kerepotan makin menjadi.
Lain orang lain pikiran dan maksudnya.
Syair ini jleb banget, kena sekali. Mirip dengan situasi politik nasional saat ini, terutama ihwal menteri yang padu, berbaku kata di ruang publik. Kita menyaksikan saling tikam antara Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said. 

Bahkan Rizal mentwit meme yang mengolok-olok Sudirman. Rizal juga pernah bersilang kata dengan Wapres Jusuf Kalla. Kita juga menyaksikan pertengkaran soal kereta cepat Jakarta-Bandung. Kali ini melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ada pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengkritik melalui twitter tentang Menteri Desa Marwan Jafar. 

Sebelumnya Marwan bicara terbuka tentang maskapai Garuda. Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersilang kata soal impor beras. Belum lagi kisah pertengkaran antarmenteri di dalam rapat-rapat tertutup di kantor Menko, tentu tak tersiarkan.

Pertengkaran antarmenteri di ruang terbuka ini bahkan sudah pada tingkat sangat menyebalkan. Bagi pers, terutama online, tentu ini bisa menjadi kisah yang bagus. Republika Online meminta persetujuan saya untuk memuat twit Rizal soal Sudirman yang berisi meme, sebagai pemimpin redaksi saya menimbang bahwa ini sudah di luar batas.

Demikian pula ketika Pramono mentwit Marwan. Kami memutuskan tak memuatnya.
Beberapa kali Presiden Jokowi pernah berucap ke publik, yang ini bisa diartikan sebagai teguran terbuka, agar kegaduhan ini dihentikan. Namun seorang menteri yang merasa terkena teguran itu berkisah, ia menemui Presiden apakah itu berarti langgam dirinya harus diubah? Presiden menjawab bahwa ia harus tetap dengan karakter aslinya. Sang menteri itupun tetap menari, semprot sana-sini. 

Kegaduhan pun tetap berlanjut. Apakah sang menteri berbohong tentang kisah itu? Atau sang menteri salah menafsirkan maksud Presiden?
Kita tak bisa menebak apa yang tak terucap atau yang tak dilakukan. Yang bisa kita analisa adalah apa yang terjadi. Hingga kini hanya Rachmat Gobel yang dicopot dari jabatannya, menteri perdagangan, karena faktor kompetisi. Di situ ada masalah kebijakan peredaran miras, persaingan soal kereta cepat, dan juga soal tak ada impor beras. Namun dalam hal Gobel justeru tak tampak pertengkaran keras di ruang publik. Berarti bukan titik pertengkarannya, tapi pada langkah dan kebijakannya dalm hal-hal tersebut. 

Ada banyak pihak yang terganggu dengan langkah dan kebijakan Gobel. Sedangkan menteri-menteri lain yang jelas-jelas menggunakan wahana publik untuk memperjuangkan aspirasinya justeru tetap aman di jabatannya. Apakah ini bagian dari manajemen konflik yang diterapkan Presiden Jokowi?
Poin ini lebih mendekati kebenaran. Ada sejumlah alasan. Pertama, Jokowi bukanlah figur kuat secara politik. Modalnya hanya dua: keterpilihan dan relawan. Sedangkan dua hal itu justeru tak masuk dalam proses politik kenegaraan dan pemerintahan pasca-pemilu. 

Yang berperan adalah partai politik. Hadirnya figur-figur yang berseberangan pada akhirnya menempatkan Presiden pada posisi penting dan bersih dari perselisihan. Apalagi figur-figur tersebut berkarakter petarung dan memiliki dukungan kelompok-kelompok kepentingan ataupun pemodal. Kedua, Jokowi itu ibarat rusa masuk kota. Selama ini hanya berkutat di daerah dan dalam waktu singkat berada dalam pentas nasional. Tentu ia belum mengenal karakter orang-orang secara detil dan penguasaan masalah secara rinci. Dengan manajemen konflik maka mekanisme kontrol itu tercipta dengan sendirinya. Mereka bisa beradu argumen dan Presiden yang akan memutuskan.

Pertanyaannya adalah, apakah kegaduhan itu masih berada dalam batas kontrol presiden? Apakah kegaduhan itu menciptakan kebaikan atau justru tak menciptakan kebaikan seperti dikhawatirkan Ronggowarsito?

Saat ini posisi Jokowi justeru makin menguat. Partai-partai di luar koalisi juga ingin bergabung. Proses di parlemen berjalan lancar. Tingkat popularitas dan dukungan terhadap Jokowi juga terus meningkat. Target-target pembangunan infrastruktur tercapai dengan baik. Walau kurs rupiah tak kunjung pulih, harga barang tetap tinggi, dan biaya hidup yang kian naik tapi situasi sosial aman terkendali. Tak ada gejolak. Apakah situasi ini semu bak samudra yang tenang namun menyimpan ombak dan badai yang tiba-tiba muncul? (n)
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: