Bachtiar Basri : Pemprov Lampung Maksimal Suport OJK


Bandar Lampung : Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung akan berkerja maksimal untuk mensuport OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Perbankan agar target nasional tersebut harus tercapai di Provinsi Lampung.

"Seluruh yang menjadi target nasional, tidak boleh tidak tercapai. Karena kita ingin pertumbuhan ekonomi Lampung di di atas rata-rata pertumbuhan Ekonomi Nasional, " ujarnya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bachtiar Basri ketika beraudiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (06/12/ 2016).

Dijelaskan Kabag Humas Pemprov. Lampung Heriyansyah, dalam kesempatan tersebut Wagub didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis, Kadis Sosial, Kadis.Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Kadis Koperasi UMKM, Kadis.Perdagangan, BPMPD, BAPPEDA dan Dinas Perikanan & Kelautan.

Bachtiar Basri menekankan masing-masing SKPD untuk menindaklanjuti semua rencana dalam bentuk kerja konkrit agar hasilnya nyata bagi masyarakat.

Kabag Humas Heriyansyah menjelaskan sebagaimana disampaikan Kepala OJK Perwakilan Lampung Untung Nugroho bahwasannya target Nasional akses keuangan di tahun 2019 adalah 75 %, ditahun 2016 baru mencapai 35 %. Oleh karenanya untuk mencapai target tersebut OJK secara rutin menggelar rapat koordinasi setiap tiga bulan. Untuk selanjutnya tangggal 15 Desember 2016, meminta Gubernur/Wakil Gubernur untuk memimpin langsung Rakor tersebut guna mensinergiskan antara Pemerintah, OJK, dan Perbankan.

Ditambahkan Kabag Humas,  Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis, menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di beberapa SKPD, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, RS Umum Abdul Moeloek. Prinsipnya adalah membantu masyarakat atau kelompok usaha atau kelompok tani agar memperoleh modal usaha dalam bidang pertanian, atau koperasi. Kedepan Dinas lainnya seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) walaupun ada sebagian desa telah mendirikan BUMDes.

Ditambahkan Kadis Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Lana Rekyanti,  50-100 juta melalui BLUD petani merasakan manfaat dari pinjaman keuangan untuk modal, dengan bunga yang lebih rendah dari Perbankan pengembaliannyapun tepat waktu. (rls)

Post a Comment

0 Comments