23 Maret 2017

Kejati Lampung Diminta Serius Usut Kasus Proyek DKP Lampung

SHARE

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG, KI - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung diminta serius mengusut dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan breakwater senilai 3,7 Miliar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan 2016.


Ketua GALAK Suadi Romli mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan secara resmi dugaan penyimpanan tersebut usai aksi demonstrasi di Kejati Lampung. Oleh sebab itu elemen gerakan yang terkenal corcern dalam mendukung penegak hukum memberantas korupsi minta laporan segera dituntaskan.

"jadi kegiatan itu kan proyek DKP Provinsi Lampung Rp 3,8 Miliar Tahun 2014. Nah untuk 2016 senilai Rp 3,7 Miliar sudah kita laporkan ke Kejati. Kita lihat sudah sejauh mana progresnya karena kan kalau tidak dikawal nanti banyak dugaan-dugaan. Kami selaku pelopor yang punya beban moral ke masyarakat," ujar Suadi Romli, kamis (23/3)

Lebih jauh dijelaskannya, kegiatan tersebut dikerjakan PT Haga Unggul Lestari. "hasil investigasi di Lapangan sangat memprihatinkan sehingga kami meragukan kualitas pekerjaan," sambung dia

GALAK juga mendesak kejaksaan supaya dapat secepatnya memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut guna kepentingan penyelidikan.

Proyek ini merupakan Proyek Belanja Gedung dan Bangunan Breakwater TA 2014 dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Dermaga berupa Pembangunan Breakwater TA 2016 berada di Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat.

Romli memaparkan hasil investigasi di Lapangan yang sudah dilaporkan sebagai temuan awal yakni kondisi batu kedua proyek tersebut sudah berhamburan. Hal itu terindikasi telah terjadi pengurangan volume item batu.

"kegiatan tahun 2016 ini lebih parah. Kenapa kita sebut parah karena baru hitungan hari batu-batu udah tabur semua artinya apakah pekerjaan yang sesuai spesifikasi dan perencanaan bisa seperti itu kalau bukan ada penyimpanan dalam pengerjaan ya," tegasnya.(Wend)
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: