3 Maret 2017

Sektor Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Sebagai Penunjang Pembangunan Infrastruktur

SHARE

Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung bersama BKKBN, akan bersinergi melalui  Program Unggulan Gubernur Lampung ”Gerakan Membangun Desa Saburai (Gerbang Desa Saburai)” dengan Program Kampung KB untuk mewujudkan Masyarakat Lampung yang maju dan Sejahtera.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam sambutan tertulisnya  yang dibacakan oleh  Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Theresia Sormin dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program KKBPK Provinsi Lampung Tahun 2017, di Ballroom Hotel Emersia Bandar Lampung, Jumat (03/03/2017).

Theresia mengatakan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung menjaga keseimbangan pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Keluarga hal ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan nasional  untuk sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.

"Fokus dalam pembangunan di Provinsi Lampung tahun 2014-2019 yakni pembangunan infrastruktur untuk menunjang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Semua pencapaian indikator tersebut merupakan hasil kerjasama dan keterpaduan program pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota termasuk BKKBN,"ujarnya.

Theresia dalam arahannya mengatakan seluruh Kabupaten/Kota agar melaksanakan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2011-2035 di setiap wilayah masing-masing, seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Penyusunan Grand Design yang baik diharapkan akan mengantisipasi faktor penghambat Pembangunan dan Pelaksanaan Program kependudukan, hingga mekanisme operasional di lini lapangan.

"Dengan dukungan Pemerintah Daerah setempat, diharapkan  dapat meminimalisir faktor penghambat dan antisipasi dini terhadap permasalahan yang timbul," tutur Theresia.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Wendy Hartanto mengatakan penyelenggaraan Rakorda tersebut diharapkan akan meningkatkan dukungan komitmen, koordinasi, integrasi, dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam penerapan kebijakan dan strategi Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat capaian Program KKBPK yang masih belum optimal.

"BKKBN mendapat mandat untuk mewujudkan prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi-JK tahun 2019 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui pembentukan Kampung KB,"ujarnya.

Lanjutnya bahwa Kampung KB tersebut telah dicanangkan di sebanyak 487 dari 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia.  Di Provinsi Lampung telah dilaksanakan sebanyak 15 dari 15 Kabupaten dan Kota. Dalam Pelaksanaan program kampung KB tersebut telah bersinergi denga program Gerbang desa Saburai.

Diinformasikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, bahwa Rakorda Program KKBPK Provinsi Lampung Tahun 2017 sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 005/0275/03/2017 dan Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor 86/TU.201/J/2017.

Ditambahkan oleh Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah, Rakorda tersebut turut dihadiri Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN RI Humprey Apon, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Paulina JS, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Dwi Endang Sutono, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ahmad Chrisna Putra, Plt. Dinas Adminduk dan Capil Ahmad Syaefullah dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Ratna Dewi. (rilis)

SHARE

Author: verified_user

0 komentar: