27 April 2017

KPRL Lampung Serukan Lawan Politik Borjuasi

SHARE

Komite Perjuangan Rakyat Lampung (KPRL)
BANDARLAMPUNG, KI - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat (KPR) Lampung menggelar aksi di Tugu Adipura Bandar Lampung. 

Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat untuk tidak lagi percaya pada elit-elit politik borjuasi. Sebab, rakyat harus segera membangun alat politik alternatif.

“Makna alternatif di sini bukan hanya sekedar munculnya partai yang baru, melainkan alat politik alternatif yang dimaksud ialah partai yang benar-benar lahir dari rahim gerakan rakyat yang juga membawa cita-cita luhur, mempraktekkan budaya partisipasi massa, menghilangkan ketergantungan dari elit politik borjuasi serta anasir-anasir politik lainnya, juga menghapus ilusi-ilusi yang dibangun oleh borjuasi. Dan yang terpenting adalah alat politik alternatif harus dibawah kepemimpinan klas buruh, sebagai jalan keluar untuk merebut keadilan dan kesejahteraan,” jelas Sekretaris KPR Lampung Gogon, sekaligus Korlap Aksi. Rabu (26/4).

Menurutnya juga, eskalasi perlawanan rakyat semakin meningkat seiring masifnya praktek liberalisasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi-JK. 

Negara telah berposisi sebagai alat kepentingan kelas pemodal, sehingga rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program borjuasi.

“Hal ini terbukti sejak berkuasanya rezim Jokowi-JK beserta elit-elit politik borjuasi, hanyalah menjadi alat yang tidak ubahnya seperti robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi Negara terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal,” jelasnya lagi.

Sampai saat ini rezim telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi, yang mana hal tersebut kita maknai hanyalah diarahkan pada kepentingan koorporasi dan itu semua merupakan kebijakan yang anti rakyat.

“Kenyataan itulah yang telah menyadarkan rakyat sehingga rakyat telah bangkit dan melawan kekuasaan borjuasi yang selalu menindas.
Begitu banyaknya kebijakan neoliberalisme telah memaksa Negara untuk mengeluarkan produk hukum dalam bentuk UU, PP, Permen, dll. 

Dari semua produk UU tersebut hanya untuk melanggengkan kekuasaan sehingga akan mempermudah investasi masuk untuk melakukan ekspolitasi dalam Negara kita,” ujarnya.

Ekspolitasi ini tidak hanya pada sumber daya alam saja, tapi juga eksploitasi terhadap sumber daya manusia pun dilakukan secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah, banyaknya penggusuran, sengketa lahan, pendidikan dan kesehatan mahal, dan masih banyak lagi.
Itu semua sesungguhnya hanya untuk menguntungkan para tuan modal dan akan semakin menyengsarakan rakyat.

“Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan. Artinya kapitalisme telah menunjukan kerapuhan dan telah usang serta telah gagal sebagai jalan keluar untuk kesejahteraan rakyat,”tambahnya.(wh)
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: