Pertahankan Nomenklatur Perkebunan, Pemerintah Pusat Apresiasi Gubernur Lampung

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan Kapolda Irjen Pol Sudjarno

BANDARLAMPUNG, KI - Pemerintah Pusat mengapresiasi kinerja Gubernur Lampung dalam upaya mempertahankan nomenklatur perkebunan serta meningkatkan Nilai Tukar Petani Lampung sehingga berada diatas rata-rata Nasional.

Demikian disampaikan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Bambang dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, kamis (20/04/2017).

Bambang mengatakan Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor perkebunan. Hal ini terbukti berbagai hasil perkebunan Lampung tercatat sebagai penghasil nomor 1 di Indonesia seperti Kobi Robusta dan Lada Hitam. 

Selain itu Lampung merupakan salah satu Provinsi dari 14 Provinsi di Indonesia yang masih mempertahankan Nomenklatur Perkebunan serta mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani Lampung diatas rata-rata Nasional.

“Perkebunan bagi sebagian besar daerah kurang begitu berarti, itu menjadi suatu musibah yang begitu besar, untuk itu pihak kami mengadakan roadshow ke berbagai Provinsi untuk menggerakkan kembali semangat perkebunan secara Nasional apa lagi perkebunan memiliki peran penting terhadap kontribusi PDRB Nasional sebesar 114 triliun," kata Bambang

Apresiasi serta ungkapan kebanggaan Bambang kepada Gubernur Lampung karena hanya ada 14 Provinsi di Indonesia yang mempertahankan nomenklatur perkebunan. Diantara provinsi tersebut yang benar-benar memiliki Dinas Perkebunan tinggal 9 salah satunya di Provinsi Lampung. 

"Provinsi Lampung berhasil meningkatkan nilai tukar petani lebih tinggi dari rata-rata nasional. Untuk itu saya mengatakan rasa bangganya kepada beliau semoga beliau bisa melanjutkan program-programnya,”ujarnya.

Lebih lanjut Bambang juga menghimbau agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat mensinergikan berbagai program dan sokumen perencanaan terkait sektor perkebunan dengan seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan tujuan menyamakan persepsi dan menselaraskan langkah untuk membangun perkebunan di Provinsi Lampung.

“Untuk diharapkan tersusunnya dokumen potensi perkebunan, peta permasalahan dan rencana kerja disetiap Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai penyusunan roadmap perkebunan dan meningkatkan sektor perkebunan di Provinsi Lampung,” tambahnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan Gubernur berharap rakor ini dapat memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan untuk sektor perkebunan di Provinsi Lampung untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berkualitas Tahun 2018. 

Terlebih menurutnya sektor perkebunan di Provinsi Lampung memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB) Lampung dan Nasional.

“Rakor ini memiliki arti penting sekali bagaimana cara membangun perkebunan Lampung dalam meningkatkan perekonomian,”terangnya.

Selain itu, Sutono menambahkan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong program Kementerian yang sifatnya terintegrasi terhadap program perkebunan Provinsi Lampung terutama sektor perkebunan yang juga mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung.

“Kurang lebih ada 2,5 juta penduduk Lampung hidupnya dari sektor perkebunan dan lebih dari 730.000 hektar perkebunan rakyat kita. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita masih bergantung pada perkebunan. Komitmen kita bersama bagaimana mendampingi masyarakat dalam meningkatkan mutu perkebunan kita sehingga perekonomiam di Lampung ini meningkat,”tambahnya.(rls)

Post a Comment

0 Comments