Rp35,6 Miliar Untuk Pendidikan.

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo
BANDARLAMPUNG, KI - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengalokasikan dana Rp35,6 miliar untuk membantu biaya pendidikan siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2017/2018. 

Bantuan biaya pendidikan ini berlaku untuk SMA/SMK negeri dan swasta. Ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membantu siswa dari keluarga kurang mampu melalui seleksi sehingga kualitas pendidikan terjaga.

"Siswa dari keluarga kurang mampu harus tetap sekolah. Mulai tahun ini penerimaan siswa berdasarkan passing grade dan nilai ujian nasional. Jadi, Pemerintah Provinsi Lampung tetap membantu siswa dari keluarga kurang mampu yang tertampung di sekolah negeri dan swasta," kata Gubernur Ridho, Senin (12/6).

Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Ridho menjelaskan faktor ekonomi jangan jadi alasan putus sekolah. Dari sisi program, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ingin wajib belajar 12 tahun berjalan baik. 

Selanjutnya, Bandar Lampung memiliki 62 SMA dan 61 SMK negeri dan swasta dengan total 50.559 siswa. Menurut data Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, kuota BOSDA 2017 untuk SMA sebanyak 8.481 siswa dan SMK 9.357 siswa. 

Setiap siswa SMA dialokasikan mendapat Rp1,56 juta dan SMK Rp2,4 juta per tahun. Bantuan disalurkan dua kali yakni tiap semester melalui rekening sekolah. 

Sementara itu, selain membantu siswa di Bandar Lampung, Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar, BOSDA juga disalukan ke Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, dan Way Kanan. 

Untuk Lampung Barat sasaran BOSDA meliputi 5.806 siswa SMA dan 3.238 siswa SMK. Bantuan untuk SMA Rp1 juta dan siswa SMK Rp1,1 juta. 

Lampung Utara, alokasi BOSDA sebanyak 4.971 siswa SMA dan 17.480 siswa SMK. Sedangkan untuk Way Kanan, kuota BOSDA untuk 3.862 siswa SMA dan 11.501 siswa SMK. Siswa SMA di tiga kabupaten itu mendapat Rp1 juta dan siswa SMK masing-masing Rp1,140 ribu per tahun.

"Khusus SMA/SMK swasta di tiga kabupaten itu mendapat alokasi BOSDA 30% dari total siswa," terang Sulpakar. 

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Machfud Santoso, menilai program BOSDA Pemprov Lampung ini merupakan terobosan, terutama untuk siswa swasta.

"Kita sudah lama meminta agar siswa di sekolah swasta jangan dianaktirikan. Jangan sampai ada anggapan sekolah swasta itu kelas dua. Lewat BOSDA ini, Gubernur ingin siswa sekolah swasta juga terbantu," kata Machfud.

Post a Comment

0 Comments