1 Juni 2017

SA Sebut 25persen.Rekanan Mengaku Diarahkan Pakai Asuransi Istri Kepala Dinas PUPR Budhi Dharmawan.

SHARE
Kepala Dinas PUPR Budi Dermawan.
BANDARLAMPUNG, KI - Sejumlah kontraktor yang menjadi rekanan untuk proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku menggunakan asuransi PT Jasindo.

Penggunaan perusahaan asuransi tersebut untuk semua rekanan yang mendapatkan proyek. Penunjukan satu perusahaan asuransi diketahui perusahaan tempat istri Kepala Dinas PUPR Budhi Dermawan.

Menurut pengakuan AB, rekanan yang selalu mendapat proyek mengaku penunjukan tersebut merupakan arahan dari Kepala Dinas Budhi Dermawan sehingga siapapun yang mendapat paket proyek harus mengikuti arahan itu.

"iya informasi itu bener (arahan penggunaan asuransi yang diduga diarahkan Kadis PUPR) jadi harus pakai Asuransi Jasindo. Itukan tempat istrinya," ujar AB saat ditemui dikantornya didaerah Rawa Laut, Bandar Lampung, Kamis (1/6)

Sementara, ditempat yang sama rekanan yang biasa mengerjakan paket-paket di Dinas PUPR membuka informasi yang cukup mengejutkan. 

Pasalnya menanggapi informasi yang dikonfirmasi kopiinstitue.com kepada sejumlah rekanan, SA mengungkapkan untuk mendapatkan paket proyek pun harus menyetorkan uang sebesar 25persen dari nilai proyek yang diminta.

"informasi yang kamu omongin itu bener. Disana juga setoran gila-gilaan sampe 25persen, berapa lagi kita ngerjain kerjaannya kalau udah segitu diambil bisa-bisa enggak sampai 50persen nilai yang dipakai buat ngerjainnya. Belum lagi tebus kontrak, urus ini itu sampe Pho. Jadi gitu dek ceritanya, jangan juga kamu tulis kata nama saya," kata dia.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Budhi Dermawan tidak dapat dikonfirmasi. Meski kopiinstitue.com memiliki tiga nomor namun tidak ada satupun yang dapat dihubungi.

Untuk diketahui, karena berita ini belum mendapat konfirmasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka akan diinformasikan kembali demi validitas informasi yang sehat dan berimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu juga membebaskan Dinas PUPR dari budaya korupsi dan penyimpangan kewenangan serta mafia proyek yang lebih berkuasa dari pada Budhi Dermawan.(Wend)
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: