Ini Pedoman Wajib Pajak Ikut Program Pemutihan PKB

Program Pemutihan Pajak Kendaraan
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, telah menggulirkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimulai, sejak 17 Oktober hingga 31 Desember 2017 mendatang. Wajib pajak pun hanya membayar satu tahun PKB tanpa denda dan tunggakan.

Secara sistematis, artinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggeratiskan seluruh denda dan tunggakan berapapun jumlah tunggakannya baik telat 3, 5, ataupun 10 tahun.
Jika PKB kendaraan bermotor sebesar Rp200.000 dan telat 5 tahun, tetap wajib pajak hanya membayar 1 tahun kedepan. Namun untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), PT Jasa Raharja Cabang Lampung hanya membebaskan denda pokok premi selama empat tahun. Sedangkan premi dalam tahun berjalan pokok dan denda dibayar berdasarkan tarif progresif.

Contoh perhitungan untuk ikut program pemutihan PKB;  SWDKLLJ;  roda dua Rp35 ribu, roda empat Rp143 ribu. Dan PNBP; roda dua Rp25 ribu, roda empat Rp50 ribu.
Dengan rumus ; SWDKLLJ + PNBP x Jumlah tunggakan = hasil. Dari hasil tersebut baru ditambahkan PKB, dan hasil itulah yang dibayarkan oleh masyarakat.
Contohnya untuk hitungan roda dua telat 5 tahun: 35.000 + 25.000 x 5 + 200.000 = yang dibayarkan.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Rozali menjelaskan, bahwa terdapat 3 instansi di dalam Samsat, yakni Jasa Raharja dibawah Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Badan Pendapatan dibawah pemerintah.

“Semua yang dibayarkan oleh masyarakat dalam program pemutihan PKB masuk dalam Kas Negara. Seperti Jasa Raharja masuk ke BUMN, dan PNBP. Untuk Lampung murni hanya untuk memvalidasi data,” kata Rozali, Selasa (24/10).

Untuk diketahui, Denda progresif tunggakan SWDKLLJ tahun berjalan yakni keterlambatan 1-25 hari dikenakan 25 persen dari pokok, 91-180 hari denda 50 persen, 150-270 hari denda 75 persen, dan di atas 270 hari denda 100 persen. Untuk kendaraan roda empat yang SWDKLLJ-nya Rp143 ribu, denda maksimal Rp100 ribu.

Biaya pokok SWDKLLJ tidak bisa dihilangkan, tapi dendanya yang dihilangkan. Toleransi yang diberikan pemerintah, kata yakni menghapus pokok dan denda SWDKLLJ yang menunggak di atas lima tahun.

Untuk Masyarakat yang ingin mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) harus mengikuti sejumlah prosedur. Pertama, kendaraan mengikuti cek fisik. Kemudian dilanjutlan dengam menyerahkan berkas cek fisik yang sudah diverifikasi ke Crisis Centre di Samsat Bandarlampung.

Berkas yang perlu disiapkan adalah BPKB dan STNK asli, KTP asli pemilik kendaraan, dan surat keterangan (jika kendaraan milik perusahaan). Jika ingin diwakilkan, harus menyertai surat kuasa. Seluruh berkas difoto kopi rangkap tiga.

Setelah pemeriksaan berkas di Crisis Centre selesai, wajib pajak diarahkan ke loket pembayaran di BRI Samsat. Dari sini, pemilik kendaraan akan mendapatkan STNK baru.(ZN)
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, telah menggulirkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimulai, sejak 17 Oktober hingga 31 Desember 2017 mendatang. Wajib pajak pun hanya membayar satu tahun PKB tanpa denda dan tunggakan.
Secara sistematis, artinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggeratiskan seluruh denda dan tunggakan berapapun jumlah tunggakannya baik telat 3, 5, ataupun 10 tahun.

Jika PKB kendaraan bermotor sebesar Rp200.000 dan telat 5 tahun, tetap wajib pajak hanya membayar 1 tahun kedepan. Namun untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), PT Jasa Raharja Cabang Lampung hanya membebaskan denda pokok premi selama empat tahun. Sedangkan premi dalam tahun berjalan pokok dan denda dibayar berdasarkan tarif progresif.

Contoh perhitungan untuk ikut program pemutihan PKB;  SWDKLLJ;  roda dua Rp35 ribu, roda empat Rp143 ribu. Dan PNBP; roda dua Rp25 ribu, roda empat Rp50 ribu.
Dengan rumus ; SWDKLLJ + PNBP x Jumlah tunggakan = hasil. Dari hasil tersebut baru ditambahkan PKB, dan hasil itulah yang dibayarkan oleh masyarakat.
Contohnya untuk hitungan roda dua telat 5 tahun: 35.000 + 25.000 x 5 + 200.000 = yang dibayarkan.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Rozali menjelaskan, bahwa terdapat 3 instansi di dalam Samsat, yakni Jasa Raharja dibawah Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Badan Pendapatan dibawah pemerintah.

“Semua yang dibayarkan oleh masyarakat dalam program pemutihan PKB masuk dalam Kas Negara. Seperti Jasa Raharja masuk ke BUMN, dan PNBP. Untuk Lampung murni hanya untuk memvalidasi data,” kata Rozali, Selasa (24/10).

Untuk diketahui, Denda progresif tunggakan SWDKLLJ tahun berjalan yakni keterlambatan 1-25 hari dikenakan 25 persen dari pokok, 91-180 hari denda 50 persen, 150-270 hari denda 75 persen, dan di atas 270 hari denda 100 persen. Untuk kendaraan roda empat yang SWDKLLJ-nya Rp143 ribu, denda maksimal Rp100 ribu.

Biaya pokok SWDKLLJ tidak bisa dihilangkan, tapi dendanya yang dihilangkan. Toleransi yang diberikan pemerintah, kata yakni menghapus pokok dan denda SWDKLLJ yang menunggak di atas lima tahun.

Untuk Masyarakat yang ingin mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) harus mengikuti sejumlah prosedur. Pertama, kendaraan mengikuti cek fisik. Kemudian dilanjutlan dengam menyerahkan berkas cek fisik yang sudah diverifikasi ke Crisis Centre di Samsat Bandarlampung.

Berkas yang perlu disiapkan adalah BPKB dan STNK asli, KTP asli pemilik kendaraan, dan surat keterangan (jika kendaraan milik perusahaan). Jika ingin diwakilkan, harus menyertai surat kuasa. Seluruh berkas difoto kopi rangkap tiga.

Setelah pemeriksaan berkas di Crisis Centre selesai, wajib pajak diarahkan ke loket pembayaran di BRI Samsat. Dari sini, pemilik kendaraan akan mendapatkan STNK baru.


Post a Comment

0 Comments