Intervensi Korporasi Pilgub 2018, Perwakilan Arinal, Loyalis Herman HN Berbicara.

Heri Wardoyo, perwakilan Arinal Djunaidi berbicara dalam Diskusi Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi.
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 mendatang berpotensi mendapat intervensi terhadap jalannya penyelenggaraan pilkada. Potensi intervensi yang harus diwaspadai berasal dari korporasi yang ada dibalik calon gubernur sedangkan intervensi birokrasi yakni bentuk pengerahan aparatur sipil negara (ASN) oleh Kapala Daerah yang akan mencalonkan diri sehingga ASN dalam geraknya mengarah pada kegiatan politik.

Demikian disampaikan Ketua KPU Lampung Nanang Treggono dalam diskusi publik yang diselenggarakan L-SAKA di Woodstairs Jl Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Kamis (19/10/2017). Menurutnya korporasi yang berada dibelakang calon tidak masalah namun menjadi permasalahan ketika korporasi sudah memengaruhi jalannya penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada aktifitas memengaruhi masyarakat Lampung yang menjadi pemilih.

“jadi korporasi ada batasannya dalam regulasi dukungan dana kampanye itu tidak boleh lebih dari 750juta. Nah jika melebihi itu aktifitas pendanaannya maka sudah tidak boleh sehingga dapat memengaruhi 4,5juta pemilih di Lampung. Jadi kalau ada aktifitas yang sudah mengarah pada pendanaan yang besar dapat dipantau lalu dilaporkan ke Bawaslu,” kata dia.

Untuk itu, ia meminta supaya ada jaringan kuat dari masyarakat sampai pelosok daerah agar dapat mengetahui adanya aktifitas politik berbiaya besar. Dicontohkan dia jika kegiatan tersebut dilakukan secara massif dapat dicatat berapa kali pertemuan dan bentuk dari pertemuan tersebut sehingga mampu dikalkulasikan jumlah biaya yang dikeluarkan dari kegiatan tersebut.

“karena itu, hegemoni korporasi dan politik uang dalam pilkada dapat diantisipasi serta diatasi bersama penyelenggara didukung jaringan masyarakat (civil society) yang kuat,” imbuh Nanang Trenggono.

Heri Wardoyo mewakili Arinal Djunaidi mengutarakan, tema korporasi dan intervensi birokrasi yang digelar agar dipahami semua pihak sebagai kanalisasi dari isu-isu yang terbangun dan berkembang dimedia sehingga mampu diterangkan kepada masyarakat Lampung sebagai pemilih pada Pilkada.

“Diskusi ini sangat positif, awalnya saya berangkat dengan prasangka buruk (suuzhon) namun 5menit saya mendengar forum saya langsung berprasangka baik (husnuzhon) karena forum berhasil memecah frame yang tadinya saya anggap menyudutkan ternyata berkembang memecah isu dan persoalan yang berkembang. Jadi intervensi korporasi terbantahkan karena belum adanya regulasi yang mengatur sehingga urgensinya belum ada, berbeda dengan isu birokrasi dan APBD,” terang Bappilu DPD Golkar Lampung.

Diskusi semakin panas saat loyalis Herman HN, Rachmat Husein DC berbicara mengenai adanya politik gula-gula pada Pilgub 2014 yang menurutnya merupakan pelanggaran yang dibiarkan Bawaslu Lampung. Husein mengatakan, Pilgub mendatang tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada Bawaslu tapi harus diawasi bersama oleh masyarakat Lampung.

“Pilgub 2018 harus rakyat langsung yang mengawasi jadi tidak boleh hanya Bawaslu. Misalkan ada tim calon yang melanggar aturan maka tim calon lain harus menangkapnya, disini saya kira lengkap ada perwakilan Arinal, Perwakilan Mustafa dan utusan Ridho Ficardo,” terang Aktivis PRD Lampung.(wen)

Post a Comment

0 Comments