Jelang Pilgub 2018, Kaban, Kadis hingga Camat Lampung Tengah Diduga Berpolitik

Kepala Kesbangpol Lampung Tengah Heryanto di DPW NasDem Provinsi Lampung
LAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Selama Januari sampai Oktober 2017 terdapat tiga peristiwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terpantau mengarah pada kegiatan politik. Meski pada dasarnya tidak boleh masuk ranah politik namun berbagai alibi muncul sebagai hadis penangkis perilaku tersebut, bahkan itu juga dilakukan pada saat klarifikasi di Bawaslu Lampung.

Pada Maret 2017, Kepala Kesbangpol Pemkab Lampung Tengah Heryanto kedapatan mengambil alat peraga berupa baliho Ketua DPW NasDem Mustafa di Kantor DPW NasDem. Tak tanggung-tanggung Kaban juga sempat foto bersama pengurus yang diabadikan dan menyebar ke kalangan jurnalis.

“itu kan titipan Paryono (pengurus DPC NasDem Lamteng). Nah sore tadi saya ambil karena kebetulan mau ke Lampung Tengah,” kilahnya saat dikonfirmasi.

Eks Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah Rosidi memimpin Bai'at kepada msyarakat.
Selanjutnya pekan lalu menyebar video berdurasi 51 detik yang berisi rekaman Rosidi saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah dengan jelas memimpin proses bai’at atau pengambilan sumpah terhadap masyarakat untuk memilih Bupati Lampung Tengah dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 mendatang.

Sama seperti Kaban Kesbangpol, Rosidi beralasan dirinya mengambil sumpah atas dasar permintaan masyarakat dan itu dilakukan spontan tanpa ada perintah dari Bupati maupun pengurus partai. Hal itu disampaikan saat memberikan klarifikasi di Bawaslu Lampung.

“itu permintaan masyarakat jadi dilakukan secara spontan dan saya berjanji tidak akan mengulaminya lagi, saya kira itu soal kepatutan saja,” ujarnya

Teranyar, Camat Seputih Mataram Lampung Tengah bersama Kepala Desa Rejosari diduga melakukan kampanye terselubung untuk memilih Mustafa. Hal tersebut diketahui dalam video berdurasi 21 detik dalam suatu acara pada malam hari di Desa Rejosari.

“Mustafa, Mustafa, Mustafa. Gubernur, Gubernur, Gubernur. Alhamdulilah pak camat warga ku kompak,” demikian yel yel yang diucapkan Kepala Kampung Rejosari dilanjutkan memberi kesempatan kepada Camat untuk berbicara.

Menanggapi hal tersebut Ketua Bawaslu Lampung menyatakan setiap perbuatan ASN yang diduga berpolitik akan diproses dan diminta klarifikasi. 

Sedangkan anggota Bawaslu Ade Azhari menegaskan pihaknya responsive pada setiap laporan terkait ASN berpolitik. Oleh sebab itu bila menemukan kegiatan aparatur sipil negara mengarah pada kegiatan politik untuk dapat dilaporkan guna mewujudkan Pilgub Lampung bersih dan sehat serta bebas dari intervensi birokrasi.

“laporkan saja karena pada dasarnya setiap laporan pasti kita terima dan proses. Masyarakat dapat memantau setiap kegiatan ASN,” ujar Ade Azhari dalam diskusi Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi pada Pilgub 2018 yang diselenggarakan L-SAKA, Kamis (19/10/2017).(wen)


Dr (cand) Yusdianto Alam (kiri), Anggota Bawaslu Ade Azhari (tengah), Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono.(kanan)



Post a Comment

0 Comments