Pemilik Korporasi Berpolitik Bisa Dipanggil

Akademisi Unila Dr (cand) Yusdianto Alam dan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono
BANDARLAMPUNG - Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengutarakan dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak dibenarkan Birokrasi dan Korporasi. Komponen ini harus bersikap netral sehingga terwujudnya Pilkada yang sehat.

"Diskusi ini sangat berguna karena saat ini masyarakat sudah menyadari adanya pihak-pihak yang tidak boleh Berpolitik tapi masuk aktif dalam politik. Dan Korporasi sangat tidak benar ikut-ikutan dalam politik jadi kalau ada Korporasi yang Berpolitik memengaruhi proses demokrasi bisa dipanggil,  owner korporasinya bisa kita panggil," ujar Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono saat menjadi pembicara terkait Politik Transaksional dan Intervensi Korporasi di Cafe Woodstairs, Kamis (19/10/2019).

Dirinya mengaku punya tanggungjawab moral terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang sehat sesuai aturan. Oleh karena itu KPU menjamin Pilgub Lampung aman dari Korporasi.

"kalau ada Korporasi yang begitu saya katakan ke Bawaslu dipanggil saja korporasinya. Harusnya perusahaan bukan Berpolitik karena tidak ada korelasi antara bisnis perusahaan dan politik," imbuhnya.

Acara ini merupakan respon Lembaga Studi Advokasi Kebijakan mengenai Pilgub Lampung 2018 mendatang terkait penyelenggaraan Pilkada serentak jilid III.(weh)

Post a Comment

0 Comments