Pemkab Belum Bayar Rekanan, DPRD Lampura Gunakan Hak Interpelasi

isl
KOTABUMI - Kontroversi macetnya uang proyek pembangunan tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara mencapai klimaksnya. Panitia Kerja DPRD Lampung Utara akhirnya merekomendasikan kepada pimpinan untuk menggunakan hak interpelasi terkait polemik tersebut.

Keputusan usulan penggunaan hak interpelasi itu diambil oleh para anggota panitia ‎kerja usai menggelar rapat internal di ruang rapat sekretariat DPRD, Kamis (26/10/2017) sekitar pukul 14.30 WIB. Rapat internal‎ dilakukan karena perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kembali tak menghadiri rapat.

Pantauan di lokasi, meski tak hadir memenuhi undangan rapat tanpa keterangan, TAPD mengirimkan laporan aliran kas secara tertulis kepada Panja. Laporan itu sempat dibacakan di hadapan seluruh anggota Panja.

Jalannya rapat yang berakhir pada pukul 16.00 WIB itu menghasilkan usulan penggunaan hak interpelasi. ‎Usulan muncul akibat kekecewaan peserta rapat dengan kembali mangkirnya anggota TAPD.

‎”‎Mereka tidak bisa cerita di sini apa yang sebenarnya yang terjadi. Para kontraktor ini minta kejelasan terkait dana proyek. Yang dibutuhkan penjelasan. Kalau cuma tulisan, bisa saja semau – mau mereka tulis,” tegas Joni dalam rapat.

Menurut hematnya, pihak DPRD harus menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan hasil kas. Tujuannya supaya ada kejelasan dari Pemkab terkait kepastian pembayaran uang proyek yang menjadi hak dari para kontraktor.

‎”Dengan hak interpelasi diharapkan ada kejelasan dari Pemkab untuk menyelesaikan hak – hak para kontraktor,” tuturnya.

Yunizar, anggota Panja lainnya. Menurutnya, tak ada pilihan lain bagi Panja mengeluarkan rekomendasi untuk menggunakan hak interpelasi dalam persoalan uang proyek pembangunan.
Penggunaan hak interpelasi ini untuk mengurai permasalahan ini.

Dengan begitu, para kontraktor tidak menganggap pihak DPRD main – main dalam menyikapi persoalan.“‎Persoalan ini harus ditingkatkan dengan hak interpelasi. Kalau kek terus nanti kita dianggap main – main dalam persoalan ini,” tandasnya.

Usai mendengarkan masukan kolega – koleganya, Ketua Panja akhirnya memutuskan untuk membawa usulan penggunaan hak interpelasi ini kepada pimpinan DPRD. Kendati demikian, menurutnya, jadi atau tidaknya penggunaan hak interpelasi semuanya tergantung pimpinan DPRD.

“Hasil putusan rapat menginginkan untuk ditingkatkan dengan hak interpelasi. Hasil ini akan kami laporan kepada pimpinan DPRD hari ini juga,” papar dia


Post a Comment

0 Comments