20 Oktober 2017

Polemik HGU Perkebunan Tebu

SHARE
 
isl
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) - Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendorong pemerintah pusat dan daerah agar Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan besar PT. Sweet Indo Lampung (SIL)/PT. Sugar Group Companies (SGC), segera dihentikan.

Menurut Anggota Dewan Pakar KPA Usep Setiawan, jika HGU perusahaan besar terus berjalan terlebih lagi pada status tanah yang sudah digarap menjadi lahan pertanian dan tidak jelas status HGU-nya, maka yang timbul adalah makin bertambahnya kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat.

“Kunci kesenjangan dalam penguasaan aset dan lahan apabila diselesaikan, maka para pelaku UMK nantinya punya akses untuk mengembangkan lahan. Dengan begitu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan juga ikut terbantu,” kata Usep, dalam Keynote Speech Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX “Terobosan Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi”, di Swiss Belhotel Bandarlampung, Jumat (20/10).
Masih katanya, dalam perpanjangan atau pembuatan HGU itu sendiri, seyogyanya partisipasi masyarakat adalah salah satu syarat pertama, dan ini diharapkan bisa jadi komitmen pemerintah tentunya.

“Kita ini adalah negara agraris, jika memang persoalan HGU tak kunjung selesai, maka regulasi yang harus ditegakkan adalah BPN dan jajarannya membantu melakukan penataan ulang regulasi,” papar Usep.

Munculnya para mafia-mafia tanah ini, sambung Usep, karena memang ada regulasi aturan yang bolong. “Kami (KPA) mendorong agar masyarakat tahu permasalahan yang sebenarnya HGU tersebut. Hentikan saja HGU untuk perusahaan-perusahaan besar, utamakan untuk kepentingan petani atau nelayan. Selain prosedur, perbarui juga orientasi untuk rakyat melalui koperasi,” tandasnya.

Diketahui, perusahaan gula terbesar ini juga pernah dihembus kabar tak sedap. Selain adanya dugaan penyerobotan lahan, juga terseret dalam kasus dugaan pengemplangan pajak yang nilainya triliunan rupiah.

Bahkan pada 11 Mei 2011 lalu, komisi II DPR pernah menggelar rapat dengar pendapat membahas dugaan penipuan, pemalsuan, dan indikasi penggelapan pajak SGC. Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Tulangbawang (Tuba) Lampung, yang diduga dilakukan oleh SGC.

Komisi II DPR menemukan fakta disinyalir SGC telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan untuk dijadikan perkebunan tebu.

Komisi II DPR juga menemukan fakta salah 1 perusahaan SGC yakni PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) diduga memalsukan luas lahan perkebunannya. Luas lahan PT. GPA itu berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin usaha bupati Tuba yang diterbitkan pada tahun 2004. Sesuai surat BPN Tuba tanggal 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar. Tak hanya itu, kantor pelayanan pajak Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) juga memiliki bukti SGC harus bayar.


SHARE

Author: verified_user

0 komentar: