3 November 2017

Dugaan Korupsi Arinal Djunaidi Diminta Lanjut

SHARE
ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) - Perkara hukum yang diduga melibatkan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi diminta untuk dilanjutkan kembali guna membuat terang proses penegakan hukum di Provinsi Lampung.
Kasus yang disinyalir merugikan negara sebesar Rp 480juta berdasarkan laporan lembaga yang melaporkan ke Kejati Lampung, terakhir pihak Kejati tidak melanjutkan penyelidikan dengan alasan tidak ada bukti baru dan belum adanya temuan perbuatan melawan hukum.

“untuk perkara Arinal jadi saya terangkan bahwa laporan itu betul melaporkan yang bersangkutan tapi sprintlid kita itu bukan tertuju ke yang bersangkutan makanya kami bingung ketika teman-teman wartawan tanya apa perkembangannya karena dia secara umum loh,” terang Asintel Leo Simanjuntak saat buka puasa bersama wartawan pada ramadhan kemarin.

Sementara, Arinal Djunaidi tidak dapat dikonfirmasi. Saat mencoba menghubunginya melalui telepon juga tidak bisa. Terakhir Kopiinstitute.com berhasil mengkonfirmasi kepada Arinal hanya bicara biasa tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan.

Diketahui, kerugian negara dihitung dari selisih besaran honor yang diterima beberapa tim yang dibentuk untuk perda dan evaluasi APBD. Meski telah menghitung kerugian sementara secara internal, penyidik mengaku masih memperdalam unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi dalam perkara tersebut.

Hal tersebut diungkap sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Kejati dapat mengungkap seterang-terangnya perkara korupsi serta penyelamatan keuangan negara.

Disisi lain, dugaan adanya pelanggaran dalam pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar temuan kerugian, sumber tersebut tidak berkomentar. Akan tetapi dikatakannya bahwa keterlaluan Peraturan Gubernur (Pergub) tidak dapat berlaku surut.

Perkara ini berawal dari indikasi korupsi yang diduga dilakukan Arinal itu saat menjabat Sekretaris Provinsi (sekprov) Lampung. Dalam laporan disebutkan pada tahun 2015, gubernur menetapkan pedoman penyelenggara pemda dalam melaksanakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub No 72 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dalam pergub tersebut, telah diatur besaran honorarium tim. Tapi tanggal 14 April 2015, pergub tersebut dirubah dengan Pergub No 24 tahun 2015 yang isinya lebih pada memfasilitasi besaran honor tim raperda, rapergub dan tim evaluasi raperda APBD kab/kota. Keputusan Gubernur No G/59/B.III/HK/2015 tentang penetapan besaran honor dan Keputusan Gubernur No G/292/BX/HK/2015 tentang pembentukan tim, menurut Matala, keduanya bertentangan dengan pasal 1 lampiran IV dan pasal 5 Pergub No 72 tahun 2014.

Saat ini, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung T.Banjar Nahor sedang dalam tahap konfirmasi. Dan akan diberitakan perkembangan kasus ini secepatnya.(wen)


SHARE

Author: verified_user

0 komentar: