Dugaan PMH Prof Bujang Rahman, Ombudsman RI Surati Kajati Lampung

Gedung Rektorat Universitas Lampung - isl (foto/net)
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mempertanyakan perkembangan laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan pemalsuan surat tugas belajar yang diduga dilakukan Prof Bujang Rahman dan Dirson selaku terlapor.

Dalam surat nomor : 0466/KLA/0905.2016/NR.56/TIM.I/X/2017 tertanggal  30 Oktober 2017 yang ditandatangani Prof.Amzuliah Rifai,S.H.,LLM.,Ph.D  bahwa pihaknya menerima laporan dari Yurni Atmaja yakni selaku pihak yang melaporkan ke Kejati Lampung pada 28 Juli 2016 namun belum ada perkembangan.

Pelapor sebagai dosen di Universitas Lampung (Unila) mengutarakan persoalan ini bermula saat Prof Bujang Rahman diangkat dalam jabatan pembantu Dekan I FKIP pada 17 April 2007 sehingga mendapatkan tunjangan jabatan Rp 2.150.000,- setelah itu terlapor mendapat tugas belajar melanjutkan pendidikan pascasarjana program doktor (S3) di Universitas Pendidikan (UPI) Bandung.

Dijelaskannya terlapor melaksanakan dua tugas dalam waktu yang bersamaan dan mengacu pada sejumlah aturan menurut pelapor hal itu merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yakni terkait adanya dua surat dengan nomor, tanggal tandatangan yang sama tapi perihal berbeda.

“memperhatikan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memberikan penjelasan tertulis mengenai perkembangan tindaklanjut atas laporan tersebut,” terang Kepala Ombudsman RI, Prof.Amzuliah Rifai,S.H.,LLM.,Ph.D dalam surat yang diterima Kopiinstitute.com pada Sabtu (4/11/2017).

Kepala Kejati Lampung Syafrudin tidak dapat dikonfirmasi begitu juga telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif. Namun terkait laporan itu, Kajati Syafrudin pada (13/6/2017) menyatakan penyelidikan perkara dengan terlapor Prof bujang Rahman secara resmi dihentikan dengan alasan tidak ditemukan tindak pidana.

“Kasus Bujang Rahman sudah tuntas. Artinya dari hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ini saya buka aja. Tapi kalau dikemudian hari ada bukti baru maka kami siap menindaklanjutinya,” kata Kajati Syafrudin.

Disinggung adanya dugaan penghentian penyelidikan karena diduga di back up Jaksa Agung HM Prastyo yang menjabat Ikatan Alumni Unila (IKA), Syafrudin membantah. “tidak ada hubungannya kesitu ya, kita bekerja pakai azaz profesionalitas. Kecuali anda punya bukti baru,” jelasnya

Prof.Dr.H.Bujang Rahman, M.Si sedang dalam tahap konfirmasi.(wendri).

Post a Comment

0 Comments