Flyover MBK Tanpa TP4D, Kejari Abaikan Instruksi Jaksa Agung

Akademisi Universitas Lampung Dr (cand) Yusdianto Alam,SH.,MH.
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Pembangunan Flyover MBK tanpa didampingi Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung telah menegasikan Instruksi Jaksa Agung nomor : Ins-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan TP4D.

“Tidak dilakukannya pendampingan oleh Kejari Bandar Lampung artinya tidak melaksanakan  Instruksi Jaksa Agung karena jelas tujuan dibentuknya TP4D ialah mencegah terjadinya penyelewengan terhadap penggunaan APBD/APBN dan mengatasi kekhawatiran instansi pemerintah terjerat korupsi dalam melakukan pembangunan proyek,” ujar Pengamat Hukum Unila Dr (cand) Yusdianto Alam, Kamis (2/11/2017)

Dijelaskannya lebih detil, jaksa tidak hanya abai Instruksi Jaksa Agung tapi juga tidak mengindahkan Peraturan Jaksa Agung nomor : PER-014/A/JA/11/2016 tentang mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4D. Pasalnya TP4D merupakan implementasi dari Instruksi Presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintah.

“jadi keliru kalau alasan tidak mendampingi Pembangunan Flyover supaya Satker dapat bekerja tidak takut-takut. Justru Satker rawan penyimpangan jika tidak didampingi jaksa, sebab bisa penyimpangan disengaja maupun penyimpangan akibat ketidaktahuan tentang hukum,” jelasnya.

Sementara, Kasipenkum Kejati Lampung Irfan Natakusumah menerangkan kejaksaan akan selalu melakukan pendampingan terhadap pembangunan. Akan tetapi, selaku pihak yang didampingi juga harus menerima dengan hati yang tulus mengenai saran-saran yang disampaikan pihak kejaksaan. Sebab, kata Irfan, tujuan utama pendampingan adalah dapat terlaksananya pembangunan dengan baik.

“tujuan pendampingan adalah terlaksananya pembangunan dengan baik, tepat sasaran dan optimal dalam melakukan penyerapan anggaran sehingga tidak menimbulkan pemborosan,” terang Irfan Natakusumah.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bandar Lampung Andre W Setiawan menambahkan pihaknya hanya mengedepankan kehati-hatian dalam mengawasi pembangunan daerah. “pada prinsipnya TP4D tetap wajib mendampingi infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat,” kata Andre.(wn)




Post a Comment

0 Comments