26 November 2017

Hadiri Seminar Nasional “Penanganan Tindak Pidana Korporasi”

SHARE
ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Lampung akan menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Penanganan Tindak Pidana Korporasi oleh Penegak Hukum Antara Pelaku Usaha dan Regulator” dilihat dari aspek Hukum Pidana Korporasi.

Seminar dihelat sebagai satu rangkaian Deklarasi Lawan Korupsi pada 28 November 2017 di GSG Universitas Malahayati yang dihadiri Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan Kepala Biro Hukum KPK RI sekaligus pembicara. Selain itu, mantan Ketua Kadin Lampung DR.Ir.Hi.Mustafa,MH., Ketua Kadin Lampung DR.M.Khadafi,SH.,MH., Ketua KAD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Akademisi Unila DR.Budiono,SH.,MH., serta Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

“kegiatan ini merupakan salah satu output dari terbentuknya KAD Provinsi Lampung atas inisiasi KADIN Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,” kata Ketua Pelaksana, Mofaje Caropeboka, Minggu (26/11/2017)

Provinsi Lampung terpilih menjadi daerah percontohan pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti-Korupsi. Selanjutnya dari hal ini menjadi ajang sosialisasi keberadaan KAD Lampung untuk menstimulasi dan mendorong pelaku dunia usaha agar dapat secara aktif terlibat dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya korupsi korporasi.

Ketua KAD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengutarakan, kenaggotaan KAD berasal dari lintas profesi dan organisasi yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha (Kadin dan Asosiasi Pengusaha), Civil Society Organization (CSO), dan Akademisi.

“melalui KAD diharapkan pelaku bisnis dan regulator bersama-sama mencegah korupsi. Ini adalah wadah komunikasi dan kerjasama dalam membangun komitmen Anti Korupsi yaitu antara peraturan dan pelaku usaha,” ujar mantan Direktur LBH Bandar Lampung tersebut.


SHARE

Author: verified_user

0 komentar: