Kepala Daerah Pandu Kemajuan Bangsa

Malam Penganugerahan Pandu Negeri 2017 yang diselenggarakan Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) tahun 2017 di Jakarta.
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) pertama kali memberikan penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2017 kepada 53 Pemerintah Daerah (Pemda) se Indonesia, diantaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Penghargaan itu diberikan mula kotamadya, kabupaten hingga provinsi pada 10 November 2017 bertepatan dengan peringatan hari pahlawan. Pemerintah Daerah penerima penghargaan adalah Pemda melalui kebijaknnya dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, menunjukkan kinerja transformatif, inovatif membangun daerah serta memiliki tata kelola keuangan yang baik.

Selain itu, tata kelola pemerintahan disertai semangat anti korupsi. IIPG merilis penilaian dilakukan pada 34 pemerintah provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Dari penilaian itu diberikan penghargaan APN 2017 kepada tiga pemimpin daerah inovatif sesuai kriteria penilaian yang ditentukan.

Wakil Presiden RI Periode 2009-2014 yang juga Ketua Dewan Penasehat IIPG, Boediono hadir beserta Mendagri Tjahjo Kumolo, anggota Dewan Penasehat IIPG Erry Riyana Harja Pamekas, Ketua Umum IIPG Sigit Pramono, Dewan Juri APN 2017, Sidharta Utama dan Chandra Hamzah, serta sejumlah pemimpin daerah penerima penghargaan.

Mendagri Tjahyo Kumolo dalam diskusi bertajuk “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah” didaulat menjadi pembicara, juga Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, dan Ketua Umum IIPG Sigit Pramono yang dipandu Tomi Aryanto dari Tempo.

Boediono membuka malam penhargaan dengan cerita menarik sekaligus reflektif Kota Nogales, kota perbatasan di Amerika Serikat dan Meksiko, yang dipisahkan pagar pembatas. Kota Nogales sebelah utara masuk wilayah kota Arizona yang merupakan negara bagian Amerika Serikat. Sedangkan bagian selatan masuk wilayah kota Sonora, Meksiko.

Kondisi kedua kota tersebut berbeda meski mayoritas penduduk lahir dari nenek moyang yang sama. Di Nogales Utara pendapatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan Nogales sebelah selatan, yaitu USS 30ribu per tahun dan berbanding dengan USS 10ribu per tahun.
Kinerja institusi publik di Nogales Utara pun lebih baik dibandingkan di Nogales Selatan, yang memiliki politik kotor, pemerintahnya yang tidak peka, dan birokrasi berjalan lamban. Melihat kondisi tersebut, kata Boediono dilansir dari Majalah tempo edisi 20-26 November 2017 halaman 58-59, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan pemerintah Nogales Selatan untuk mengejar ketertinggalannya dari Nogales Utara adalah memperbaiki kinerja institusi publik.

“saya semakin yakin, kunci sebuah bangsa untuk maju terletak pada perbaikan kinerja institusi publik sebab kinerja institusi publik yang baik akan menentukan kesejahteraan hidup masyarakat,” katanya

Belajar dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Cina dan Vietnam, Boediono mengatakan membangun institusi publik memang tidak mudah dan membutuhkan upaya sistematis penuh ketekunan serta berkesinambungan dalam menerapkan kerangka kerja baku jangka panjang, yang melampaui siklus politik dan siklus anggaran setiap lima tahun.

“Indonesia setidaknya membutuhkan waktu 20tahun lebih untuk membangun institusi publik yang baik dan membutuhkan dukungan serta peran dari semua komponen masyarakat. Kami siap menjadi partner pemerintah untuk membangun institusi publik yang baik di Tanah Air,” ujar Boediono

Ketua Umum IIPG Sigit Pramono menuturkan, penghargaan APG 2017 menandai kiprah IIPG dalam berkontribusi membangun sektor publik dan lembaga publik di Indonesia. “setelah 17tahun berkecimpung dalam kegiatan korporasi, kini kami siap memberikan pelatihan dan pendampingan bagi sektor publik dan lembaga publik, termasuk pemerintah daerah di Indonesia, supaya memiliki kinerja pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas dia.

Tjahjo Kumolo mengatakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien akan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi serta otonomi daerah.”Otonomi daerah mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya

Tjahjo menjelaskan terjadinya pemerataan pembangunan dan layanan publik yang cepat dan baik memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, pemimpin daerah harus mampu memunculkan inovasi dalam kebijakan pembangunan yang dijalankan. “Teman-teman di daerah punya tanggungjawab untuk memajukan daerah dan masyarakat,” ujarnya

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menilai inovasi menjadi kunci penting dalam pembangunan daerah. “kalau tidak ada inovasi, perkembangan daerah akan berat apalagi ekspektasi masyarakat terhadap kepala daerah cukup besar,” ucapnya

Hal itu mendorongnya untuk melakukan sejumlah inovasi, salah satunya mendorong perusahaan daerah air minum (PDAM) Kulon Progo untuk memproduksi sendiri produk air minum kemasan yang diberi nama Airku atau Air Kulon Progo. “Masak untuk produk air minum dalam kemasan saja kita harus beli dari produsen air minum internasional,” imbuhnya

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo mengatakan otonomi daerah memberikan peluang bagi kepala daerah untuk memajukan daerah yang dipimpinnya termasuk memperbaiki kultur birokrasi.”mengobati birokrasi adalah unfinished program karena tidak mudah dilakukan,” jelasnya

Sejauh ini, Eko menilai, aparatur birokrasi di daerah baru menjalankan aktifitas pelayanan publik di garis depan (fronline services) yang langsung dirasakan masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis.”yang belum dilakukan aparatur birokrasi di daerah adalah manufacturing policy. Ini jauh lebih mendasar,” urainya

Eko mencontohkan tentang proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) yang masih diwarnai jual-beli jabatan. Meski demikian, ia mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan kepala daerah APN 2017.”kepala daerah pemenang APN 2017 adalah kepala daerah yang berhasil memperbaiki mesin birokrasi,” ringkasnya.(sumber:Majalah Tempo)

Post a Comment

0 Comments