Pemkot dan PT Prabu Artha Tak Tanggungjawab Bangunan Pasar SMEP

ilustrasi-(foto/net)
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai teledor memilih pengembang dalam proyek pembangunan pasar SMEP sehingga berdampak mangkraknya pasar tersebut. Keteledoran tersebut menurut Akademisi Universitas Lampung Deddy Hermawan, pengembang yang tidak kredible pilihan Pemkot berpotensi merugikan keuangan negara.

Pasalnya, selain kredibilitas pengembang buruk juga menurutnya tidak professional. “ Secara kasat mata, bisa dipastikan hal itu berpotensi merugikan keuangan negara karena mangkraknya bangunan pasar. Dan itu diasumsikan mencapai hingga puluhan bahkan ratusan miliar,” ujar dia.

Deddy menambahkan, dari kondisi tersebut maka tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke kas Pemerintah Bandar Lampung. Selain itu, dampak buruk dari kondisi bangunan yang terbengkalai itu juga dilihat dari sisi lingkungan dan sosial masyarakat dimana tatanan pasar dan lingkungan yang sangat tidak sehat.

“ini menggambarkan bahkan Pemkot Bandar Lampung tidak bertanggungjawab,” imbuhnya
Sementara, PT Prabu Artha belum dapat dikonfirmasi. Dalam prosesnya bahwa sesuai perjanjian persoalan tersebut merupakan kewajiban pengembang. Nilai investasi 286.8miliar hingga kini mencuat terkait uang jaminan pasar SMEP sebesar Rp 14.3miliar tidak jelas keberadaan dan pertanggungjawabannya.(wen)



Post a Comment

0 Comments