Pencaplokan Lahan oleh SGC Bagian dari Paradoks Lampung

ilustrasi
BANDARLAMPUNG - Tidak hanya Indonesia memiliki paradoks,namun Lampung juga punya paradoks. Diantaranya saat ini  yang sangat nampak dipermukaan adalah masalah kondisi pemerintahan yang diatur oleh perusahaan besar di Tulangbawang yakni PT. Sugar Group Company (SCG). Kekuasaanya mampu membuat masyaraakat hingga elit partai politik ciut.

"Paradoks Lampung ini  harus sama- sama melakukan perlawanan dari berbagai unsur. Maka dengan tegas Gerindra melakukan perlawanan, yakni dengan terus konsern dengan Pansus SGC DPRD Tuba,” kata Pattimura Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung, saat briefing dengan Pers, di Gedung Garuda Yaksa Gerindra, Tugu Duren, Selasa (14/11).

Menurut Pattimura, bukan saja masyarakat yang sudah ketakutan mendengar SGC, tapi elit parpol bahkan sampai menarik diri, di Pansus SGC karena takut.”Ini kita sudah dapat laporannya terkait kejanggalan PT.SGC, dan data-data tersebut sudah diserahkan ke Pimpinan DPRD Tuba, dan pimpinan DPRD Provinsi Lampung,” ungkap Pattimura.

Selanjutnya,pihaknya akan mendoron agar permasalahan SGC dengan masyarakat tersebut dibawa ke Provinsi.”Apakah nanti akan dibuat lintas fraksi Pansus SGC, atau kah dengan lintas komisi. Ini segera ditindaklanjuti kawan kita di Provinsi,” kata dia.

Disamping itu, juga kata mantan komisioner KPU Lampung itu, DPRD Lampung juga akan ke Departemen Pertanian serta Badan Pertanahan Nasional Pusat,  terkait dengan adanya indikasi pencaplokan lahan pertanian dan masyarakat serta beberapa register rawa bakung dan tanah ulayat.

“Disitu ada 40 ribu penggelapan pajak, artinya ada 40 ribu yang tidak dilaporkan terkait dengan pajak SGC,” kata Pattimura menegaskan.
Legislatif juga, sambung Pattimura akan berkoordinasi dengan DPR RI, agar permasalahan tersebut terang benderang.

Sementara ditambahkan Pimpinan DPRD Tulangbawang dari fraksi Gerindra, Ali Hasan, bahwa dinamika Pansus SGC DPRD Tuba ini sudah melewati berbagai macam kejadian, hingga tersisa 4 orang, yakni dari Gerindra dua anggota DPRD dan dua orang lainnya dari PKS dan Hanura.

“Saya sudah prediksikan dari awal, ini bakal aka kejadian seperti ini, jika memang kita mau berani ya berani benar, dan tidak setengah-setengah. Karena masyarakat didalam sana itu hidup dalam ketakutan. Tidak menikmati listrik, aturan di umur 72 tahun Indonesia merdeka, selayaknya menikmati listrik tersebut. Belum lagi masalah sertifikat prona, masyarakat disana juga tidak mendapatkan haknya. Berbeda dengan  didaerah wilayah timur sampai Presiden yang langsung memberikan sertifikat prona. Ini masyarakat terjajah,” kata Ali Hasan.

“Kita ingin permasalahan ini selesai, namun tidak sampa terjadinya pertumpahan darah. Karena phak SGC ini sudah membentuk Pamswakarsa yang diambil dari masyarakat juga, jika terjadi warga menguasai lahan, maka akan dibenturkan antara Pamswakarsa dengan warga,” kata Ali.(*)


Post a Comment

0 Comments