Pendudukan Kantor DPD I Golkar Tidak Sesuai Prosedur Hukum

Ketua DPD II Yuhadi, S.Hi - Ketua DPD I Arinal Djunaidi - isl
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Pendudukan Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung oleh kubu Alzier Dianis Tabranie tidak sesuai prosedur hukum. Terlebih selain melakukan pendudukan kantor yang tidak berdasar juga menggelar agenda rapat sebab rapat tersebut merupakan upaya melengserkan Ketua DPD I yang sah hasil Musdalub.

“Pendudukan kantor DPD I Golkar tidak prosedural, tidak sesuai prosedur hukum. Akibatnya jelas bahwa hal itu sama sekali tidak punya implikasi apa-apa,” ujar Pengamat Hukum dan Politik Universitas Lampung Yusdianto, Selasa (21/11/2017)

Dalam langkah berpolitik harus memiliki dasar yang jelas atas segala tindakan agar berdampak pada gerak yang secara hukum legal sehingga dapat dipandang masyarakat bahwa kubu Alzier mengerti hukum dalam melaksanakan langkah politik. Apalagi digadang-gadang kelompok yang dipimpin Indra Karyadi CS akan menggulingkan kepemimpinan Arinal Djunaidi.

“Arinal jadi ketua DPD itu dengan Musdalub dan saat itu Alzier hadir disitu jadi sangat tidak elok jika bernafsu menjadi ketua Golkar lagi tapi dalam langkahnya terkesan sporadis tidak segera mengambil langkah kongkret yakni Musdalub,” imbuhnya

Istilah “ngantor bareng” yang bertujuan mengambil alih kepemimpinan pun tidak ditemukan dalam istilah politik sebab dalam upaya merebut kursi Arinal Djunaidi harus melalui mekanisme hukum yang saat itu dilakukan oleh Arinal saat melengserkan Alzier.

“Jika alzier akan ambil alih harus dengan musdalub juga jadi mekanisme hukum dikedepankan,” singkatnya.(wen)
Yuhadi - Alzier Dianis Tabranie

Post a Comment

0 Comments