20 Desember 2017

Dilarang Menikahi Teman Sekantor Diminta Melapor

SHARE
Ilustrasi Dilarang Menikah Sekantor Pekerja Diminta Melapor 


JAKARTA -  Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Herry Sudarmanto mengimbau para pekerja agar melaporkan perusahaan yang masih menerapkan larangan menikah dengan teman sekantor.

Imbauan itu tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf f terkait larangan pernikahan dengan teman sekantor.

"Lapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi Kabupaten/Kota bidang pengawas ketenagakerjaan," ucap Herry saat dikiutip CNN Indonesia  Selasa (19/12).


Herry menegaskan, setiap perusahaan mesti menghormati putusan MK tanpa terkecuali. Jika selama ini larangan menikah dengan rekan sekantor diterapkan, maka perusahaan harus menghapus aturan tersebut. Perusahaan juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang menikah dengan teman sekantor. 

Apabila masih ada perusahaan yang sengaja tidak mematuhi putusan MK, Herry menegaskan, pihaknya dan Disnakertrans bakal memberi sanksi berupa teguran kepada perusahaan yang bersangkutan.

Herry lalu mengimbau kepada setiap perusahaan untuk memberitahukan hasil putusan MK kepada seluruh karyawannya. Bisa melalui pengumuman lisan maupun tertulis.

Di sisi yang lain, dia juga meminta kepada masyarakat agar memandang positif putusan MK yang membatalkan larangan menikah dengan teman sekantor. Herry berharap karyawan semakin meningkatkan kinerja di tempat kerjanya masing-masing.

"Sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan," ujar Herry.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi larangan menikah dengan teman sekantor.

Mereka yang mengajukan permohonan tersebut adalah Jhoni Boetja, perwakilan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang Serikat Pekerja PLN bersama Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan larangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat 2 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (14/12
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: