Industri Kayu Sinarmas Terindikasi Pakai Kayu Hutan Alam

SINARMAS
(Kopiinstitute.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dibawah cengkraman mafia. Diantaranya sektor kehutanan telah dikuasai 38 konsensi dengan luasan 2,6 juta hektar. Beberapa perusahaan dalam grup APP (Arara Abadi) pernah tersandung kasus korupsi di Provinsi Riau yang melibatkan suap kepada Gubernur Tengku Azmun Jaafar. Pada tahun 2015, kebakaran hutan melanda 86 ribu hektar tanaman akasia di dalam konsensinya.

Sinarmas merupakan konglomerasi usaha di sektor sumber daya alam yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja. Grup sinarmas adalah salah satu usaha dengan penguasaan lahan terbesar dengan sektor usaha meliputi, sawit, hutan dan tambang. Dalam menguasai sektor kehutanan, Sinarmas membangun Asia Pulp and Paper berdomisili di Singapura dan Indah Kiat Pulp and Paper, sebagai industri kertas di Indonesia.

Selain IKPP, Sinarmas memiliki 10 usaha lini industri pulp dan kertas dengan kapasitas produksi hingga 10,6 juta ton. Keterbatasan penanaman yang dilakukan APP, membuat industri kayu Sinarmas terindikasi menggunakan kayu hutan alam. IKPP juga pernah melakukan wanprestasi terbesar dengan gagal bayar. Saat ini, konsesi hutan Grup Sinarmas sedang dalam proses fasilitasi untuk mendapatkan land swap untuk memindahkan konsesi dari lahan gambut.

Dalam penguasaan lahan yang luas, laporan perusahaan menyebutkan pembayaran pajaknya sepanjang 2004-2014 hanya mencapai 42juta dolar. Tahun 2015, Joko Widodo ikut menyaksikan perjanjian investasi antara Sinarmas dengan China Development Bank, dengan total nilai investasi mencapai 19,5 trilyun rupiah.

Kemudian, pada tahun 2016, Sinarmas mendapatkan tax amnesty pemerintah. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda, OKI MILL juga mendapatkan tax holiday selama 10tahun. Skema lainnya, dari total pinjaman 3 milyar dolar dari China Development Bank kepada Indonesia melalui 3 bank BUMN yakni BRI, Mandiri untuk kepentingan infrastruktur, Sinarmas justru mendapatkan bagian terbesar dalam dana tersebut (Pindo Deli mendapatkan 221 juta USD dan Indah Kiat mendapatkan 175 USD), praktiknya dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan OKI Mill. Pada 2017, setelah tidak lagi menjabat Menteri Perindustrian, Saleh Husin diangkat sebagai komisaris oleh PT IKPP.

Post a Comment

0 Comments