Ini Penyebab ASN Berpolitik Praktis

ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati/Walikota marak terjadi fenomena politik praktis, namun hal itu ada yang dianggap wajar bila dilakukan oleh kelompok diluar aparatur sipil negara (ASN). Akan tetapi fenomena mendekati tahapan Pilgub Lampung 2018, disejumlah kabupaten/kota mulai nyata politik praktis yang dilakukan ASN seperti di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Bandar Lampung hingga dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung Dr.Deddy Hermawan mengatakan, fenomena tersebut disebabkan dorongan yang tinggi terhadap motivasi untuk berpolitik praktis. Itu akan semakin nyata melibatkan diri karena motivasi pragmatis seperti kebutuhan sesuai kepentingan masing-masing aparatur sipil negara.

“keterlibatan ASN dalam politik praktis seperti pemilu, pilpres, pilkada dan sebagainya lebih di dorong motivasi pragmatis misalkan kebuthan uang, jabatan, materi, karir. Nah fenomena ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap ASN dan penegakan hukum yang cenderung rendah,” terangnya, Sabtu (9/12/2017)

Sementara , Pengamat Hukum Unila Dr (cand) Yusdianto Alam mengutarakan, apapun alasannya tidak dibenarkan adanya ASN berpolitik. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang no 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. 

“sanksinya cukup berat bisa sampai dipecat, dan harus ada penegasan kembali terkait aturan tersebut agar para ASN tidak ada lagi yang berpolitik, peristiwa asn berpolitik kemarin-kemarin cukup dijadikan pembelajaran kepada asn se Lampung,” jelasnya.(wen)

Post a Comment

0 Comments