Permintaan KPK ke Jokowi soal Pengadaan Transparan

Ilustrasi Permintaan KPK ke Jokowi soal Pengadaan Transparan

JAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewajibkan setiap lembaga dan kementerian memasukkan pengadaan barang dan jasa dalam sistem e-procurement. Ketua KPK, Agus Rahardjo menilai sistem e-procurement dapat mencegah terjadinya korupsi yang sebagian besar terkait pengadaan barang dan jasa.

Menurut Agus, dari Rp2.200 triliun nilai APBN saat ini, terdapat sekitar Rp900 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Namun, dari jumlah itu baru sekitar Rp350 triliun yang masuk sistem e-procurement. 
Masih rendahnya anggaran pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam sistem e-procurement, kata mantan Kepala LKPP itu karena tak ada regulasi yang mewajibkan kementerian dan lembaga untuk menggunakan sistem yang transparan itu.

"Kalau birokrat tidak diinjak kakinya sedikit, semaunya kan. Kewajiban (menggunakan e-procurement) itu tidak ada dalam peraturan kita," kata Agus di sela-sela Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, seperti Dikutip dari cnn Indonesia, Senin, 11 Desember 2017.

Untuk itu, Agus mengaku telah meminta Presiden Jokowi mewajibkan Kementerian dan lembaga menggunakan sistem e-procurement. Menurut Agus, dengan adanya kewajiban akan mengiringi sanksi apabila masih terdapat kementerian dan lembaga yang enggan menggunakan sistem e-procurement.

"Kami sampaikan ke Presiden mudah-mudahan harus ada kewajiban. Harus menginjakan kaki, jadi nanti kalau tidak melaksanakan ada sanksinya," ujarnya.

Agus melanjutkan, sistem e-procurement dapat juga meminimalisir penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Sebab lembaga penegak hukum dan masyarakat dapat lebih mudah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Setidaknya, kata Agus, sistem e-procurement bisa menghemat 10 persen dari anggaran yang ada.
"E-procurement itu hemat 10 persen. Jadi kalau masuk (dalam sistem e-procurement) Rp900 triliun, Rp90 triliun bisa dihemat," ujarnya


Post a Comment

0 Comments