6 Desember 2017

Skenario Lepasnya Status Tersangka Bupati Mesuji, Diduga Ada Peran Adik Jaksa Agung

SHARE
ilustrasi-Mustafa Loekman
Kopiinstitute.com – Skenario lepasnya status tersangka Bupati Mesuji Khamami dari jeratan hukum tindak pidana pemilu saat Pilkada Mesuji diduga ada peran adik kandung Jaksa Agung, Loekman Djoyo Soemarto. Pasalnya, saat penetapan status tersangka oleh Dirkrimum Polda Lampung, pihak Kejari Menggala enggan memproses kasus tersebut hingga berakhir dengan habisnya masa penanganan perkara atau kadaluarsa.

Hal tersebut diperkuat dengan sikap Kepala Kejaksaan Negeri Menggala melalui Kasipidum Bani Ginting yang tutup mata. Terlebih, diduga proyek di Kabupaten Mesuji banyak dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan adik kandung jaksa agung yang juga menjabat Wakil Bupati Lampung Tengah.

Tidak hanya itu saja, intervensi hukum dilingkungan kejaksaan juga diduga terjadi di Kejati Lampung yakni penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pengadaan batu 26miliar Dinas PU Kabupaten Mesuji juga menghilang. Padahal, bagian pidana khusus Kejati Lampung sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak termasuk Kabid Dinas PU Mesuji Danil.

Perkara tersebut juga tidak jelas diduga telah terjadi aroma kongkalikong antara penegak huku, rekanan, dinas PU dan perantara yang tercium aroma suap hingga 200juta rupiah. Terkait hal itu, pelaksana tugas Kepala Dinas PU Mesuji Najmul Fikri tidak dapat dikonfirmasi meski nomor teleponnya dalam keadaan aktif. Proyek batu tersebut juga ditengarai milik petinggi partai NasDem.

“kalau perkara yang berurusan dengan jaksa pokoknya satu komando diduga dikendalikan adik kandung jaksa agung,” ujar sumber dilingkungan kejaksaan yang enggan disebut namanya, Rabu (6/12/2017)

Aparat Penegak Hukum di Provinsi Lampung yang terdiri kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum terpadu (Gakumdu) sukses melepaskan Bupati Mesuji Khamami dari jeratan hukum tindak pidana pemilu. Kesuksesan penegak hukum tersebut selain menyalahgunakan ilmu hukum yang dimiliki juga jabatan yang diamahkan untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya.

Namun ilmu hukum dan jabatan tersebut dipergunakan untuk melepaskan Khamami diduga karena ada suatu imbalan tertentu dan kesepakatan tertentu antara polisi, jaksa dan pengawas pemilu. Hal itu berbanding lurus pada saat pemeiksaan di Polda Lampung dan Kejari Menggala yang saat itu lamban serta mengulur waktu agar kasus Khamami menjadi kadaluarsa dan dengan begitu masyarakat Kabupaten Mesuji bahkan Lampung sudah dikelabuhi penegak hukum sendiri.

Ketua Bappilu DPW NasDem Edwin Hanibal mengatakan persoalan khamami ada batasan waktunya sehingga bila batas waktu yang diatur telah habis maka perkara dianggap tidak bisa dilanjutkan.

“Jadi begini, kan harus dilihat kalau persoalan pilkada misalnya Mesuji kana ada batasan waktunya dihukum itu kana da kadaluarsanya. Nah kita lihat kalau memang persoalannya masalahnya seperti apa harus di clear in dulu kan. Tindak pidana pemilu kan harusnya ya gak lama gak jauh dari  proses pemilihan kepala daerah kemarin itu kan. Intinya kan harus cepat gitu gak bisa berlama-lama kecuali dia tindak pidana biasa. Nah itu memang ada kadaluarsanya itu kan kelipatan kalau pembunuhan itu 20tahun itu dia minimal 7 tahun gitu kan, kalau dia pembunuhan berencana itu 10tahun itu kan, nah kalau ini kan cepet prosesnya kalau gak itu kan dengan sendirinya hapus, kalau dia pidana pemilu ya,” jelas Edwin Hanibal.

Ia melanjutkan perkara khamami berbeda jika antara tindak pidana pemilu ada campuran dengan tindak pidana biasa. “Kalau dia misalnya pak Khamami dalam kasus kemaren dia ada campuran apa pidana umum dan pemilunya itu harus di clearin dulu kan, umumnya kayakmana prosesnya kalau pun memang prosesnya berjalan dia sebagai tersangka harus patuh dengan aturan, kalau dia dipanggil kepolisian harus datang, dia dipanggil kejaksaan harus datang,” imbuhnya

Kendati begitu, sambung Edwin, jika aparat penegak hukum di Lampung akan melanjutlan perkara khamami maka khamami sebagai Bupati harus patuh dan taat hukum.
“kalau memang dilanjutkan dia harus patuh sebagai warga negara artinya kan kita itu quality before the law artinya kita semua sama dihadapan hukum,” jelasnya

Perkara ini berduansa politis kompromis karena sudah sampai penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Namun pihak Kejaksaan Negeri (kejari) Menggala yang saat itu ditangani oleh Kasipidum Bani Ginting tidak jelas kelanjutan perkaranya. Dan sebagaimana diketahui bahwa penasehat hukum Khamami yakni Rojali Umar Sekretaris Peradi.

Demikian disampaikan Lingkar Studi Pemuda Lampung kepada kopiinstitute.com. “waktu itu kan Ditreskrimum sudah menetapkan tersangka kepada Khamami tapi tidak jelas proses lanjutannya sehingga menimbulkan opini negative dan berkembang dimasyarakat. Nah Kejari Menggala juga takut memprosesnya jadi kalau takut berhenti saja jadi penegak hukum,’ ujarnya

Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung belum dapat dikonfirmasi. Untuk diketahui perkara ini berawal saat kampanye Khamami dan saat itu dilaporkan dengan ke Polda Lampung. Polisi pun sudah menetapkan tersangka kepada Khamami berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/01/I/Subdit I/2017/Ditrekrimum sebagai panggilan dengan status tersangka. selain itu, Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan sudah menetapkan Khamami sebagai tersangka Tindak Pidana Pemilu Pilbup Mesuji 2016.(wendri)


SHARE

Author: verified_user

0 komentar: