Tercyduk Pakai Baju PDIP, Akademisi Minta Bawaslu Panggil Cik Raden

 
ilustrasi
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com) – Akademisi Universitas Lampung Yusdianto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung segera memanggil Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Cik Raden. Pasalnya ia kedapatan dalam sejumlah foto yang beredar memakai baju partai PDI Perjuangan dalam sebuah momen santap siang.

Pemanggilan Cik Raden dinilai penting guna meminta klarifikasi serta dugaan ASN berpolitik dilingkungan Pemerintah Bandar Lampung. “Kalau beliau (Cik Raden) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan tindakan itu, artinya beliau telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi, perlu dipertanyakan kejelasannya atas alasan apa sehingga beliau (Cik Raden ) yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai atribut partai. tapi kita mengetahui beliau ASN yang berprofesi di bidang hukum, artinya sangat menguasai dan berpengalaman di bidang hukum,” ujarnya, Kamis (7/12/2017)

Yusdianto mempertanyakan dua hal mengenai foto yang beredar apakah dilakukan dengan sengaja mengekspos ke publik bahwa seseorang yang berstatus PNS boleh memakai atribut partai. Kedua, melalui foto tersebut, ia menilai Cik Raden telah menyampaikan pesan bahwa orang yang memiliki kuasa itu boleh melawan hukum.

“Untuk itu, kita berharap Bawaslu segera mengklarifikasi permasalahan ini. Karena, berdasarkan Undang-Undang (UU) bahwa ASN tidak boleh berpolitik apalagi menjadi kader partai,” tegasnya.

Kemudian terkait peraturan pemerintah tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai menerangkan bahwa sanksi yang paling berat diberhantikan dari PNS. “Kalau dari klarifikasi Bawaslu beliau dianggap sudah pensiun, maka perlu kita pertanyakan, kenapa masih menjabat Sat. Pol.PP Kota Bandarlampung. Apa jangan-jangan sudah tidak ada lagi pejabat di Kota Bandarlampung yang dapat menjadi Kasat Pol.PP kecuali Cik Raden,” Jelasnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dituntut dapat berkomitmen terhadap adanya ASN yang melakukan pelanggaran hukum.”Siapapun PNS yang seperti itu, walaupun satu partai harus ditegakan peraturannya. Jangan hanya bicara bahwa bekerja berdasarkan hukum sementara mereka (Pemkot Bandarlampung) tidak menunjukan wibawa hukum. Kan Gitu”ucapnya.

“ Harus ada penetapan hukum yang seadil-adilnya kepada yang bersangkutan. Karena, jika dia (Cik Raden) masih berstatus PNS dan bergabung ke dunia politik, ini sama saja dengan telah melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.*


Post a Comment

0 Comments