Akademisi Unila : Selidiki Sutono dan Proses Hukum

Ir Sutono -fotonet
Bandarlampung , (Kopiinstitute.com) –Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir Sutono melibatkan diri dalam ranah politik merupakan perilaku yang tidak elok ditunjukkan oleh seorang Sekdaprov aktif. Sutono yang seharusnya memberi contoh kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung dengan menunjukkan sikap netralitasnya namun sebaliknya, ia hadir dan menjadi wakil Cawagub dari PDI Perjuangan dalam deklarasi yang digelar kemarin.

Demikian disampaikan Akademisi Universitas Lampung Dr Deddy Hermawan, Jumat (5/1/2018). Oleh karena itu, sikap dan keputusan tersebut harus diselidiki oleh pihak berwenang agar fenomena ASN berpolitik dapat diberi efek jera sesuai aturan.

“sebagai PNS dia itu terikat dalam peraturan perundang-undangan ya terutama kaitannya dengan netralitas Asn terhadap politik, mulai dari keanggotaan partai politik, tim sukses kemudian sampai dengan segala kegiatan partai politik. Ini yang seharusnya dijaga oleh seluruh ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya

Perilaku Sutono juga bertentangan dengan Surat Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Yahun 2018, Pemilihan Legislatif 2018, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam surat tersebut, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusungan dirinya ataupun oranglain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Acara deklarasi bakal calon gubernur juga tidak diperbolehkan bagi PNS untuk hadir, baik menggunakan atribut maupun tanpa atribut partai politik.

“kehadiran dia (Sutono) dalam deklarasi parpol itu walaupun masih harus dikaji lagi karena statusnya kan PNS, memang tentu gak elok jadinya kalau dia punya keinginan harusnya mundur jauh-jauh hari ya. Nah ini sekarang yang menjadi kontroversi beliau sebagai PNS yang aktif mundur juga belum maka pihak yang berwenang dalam hal itu KASN, Inspektorat, Kemendagri dan Kemenpan-RB yang berwenang jadi harus dievaluasi oleh sistem yang berlaku untuk menyelidiknya, terlepas apapun itu PNS ada etik ya yang harus dijaga,”jelasnya

Penegasan terhadap netralitas PNS juga tertuang dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 tertanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Ketua KASN Sofian Effendi. 

Terkait surat tersebut, serta sikap Sekdaprov Sutono yang hingga kini masih menjadi kontroversi di Lampung menurut Pengamat Hukum Unila Yusdianto Alam, Sutono harus diproses secepatnya.

“Aturan yang mengatur kerja, kinerja dan sikap ASN sudah jelas jadi sekarang tinggal yang bersangkutan dipanggil, diklarifikasi, diperiksa dan diproses sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku, karena sanksinya sangat tegas dan berat hingga bisa sampai pemecatan,” tegasnya.(wen)

Post a Comment

0 Comments