Arinal, Herman HN Terseret Kasus Dana Bansos 2008, Polresta Siap Tuntaskan

isl
BANDARLAMPUNG, (Kopiinstitute.com)Dua Calon Gubernur Lampung terseret kasus dugaan Pencurian Penggelapan Dokumen Belanja Pengeluaran Pos Bantuan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov). Keduanya yakni Arinal Djunaidi dan Herman Hasanusi seperti tertera dalam surat nomor 210/40/06/2009  berdasarkan laporan polisi nomor : B/1884/IX/2008/SPK/TABES/BALAM tertangal 19 Septembers 2008.

Kasus tersebut kini sedang diusut pihak Polresta Bandar Lampung agar tuntas dalam peyelesaian perkara yang melibatkan pejabat tinggi serta tokoh-tokoh besar di Lampung.

"Jadi yah nanti kita cek kembali, ketika dari arah penyelidikan memang ada kasusnya kemudian alat bukti kita anggap cukup berarti kami langsung melakukan penyelidikan," ujar Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono kepada Kopiinstitute.com, Rabu (17/1/2018)

Dugaan penyalahgunaan dana pos bantuan Biro Keuangan Pemprov Lampung melalui dana APBD yang jumlah angkanya menyentuh hingga Rp52.944.255.000 tersebut. Dalam penggunaannya diketahui sebagai alat kepentingan politik untuk pemenangan atau tim sukses dari H. Sjachroedin ZP-Joko Umar Said, sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2008 silam.

Dari data yang dihimpun, jumlah dana Rp52 miliar lebih itu dibagikan kepada seluruh pejabat dilingkungan provinsi/kabupaten/kota se-Lampung. Bahkan diantaranya, ada nama-nama yang di tahun 2018 ini ikut dalam bursa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, bulan Juni mendatang.

Beberapa diantaranya adalah, Herman Hasanusi yang akrab disapa Herman HN dan Arinal Djunaidi yang saat ini berpasangan dengan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim (Nunik) pada Pilgub Lampung 2018.

Herman HN menerima dana sebesar Rp27.286.067.500, dan Arinal Djunaidi yang saat itu ditugaskan sebagai tim sukses untuk wilayah Kabupaten Way Kanan, menerima Rp350.000.000, dan masih banyak lagi nama-nama pejabat aktif dan non aktif yang juga ikut menerima aliran dana dari Biro Keuangan Pemprov Lampung kala itu.

Berdasarkan catatan, kasus penyimpangan dan penggelapan dana pos bantuan senilai miliaran rupiah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ini, mulai bergulir sejak 2009 silam, telah merugikan negara miliaran rupiah.

Meski kasusnya sudah masuk dan dalam penyelidikan pihak kepolisian tahun 2018 ini. Kasus dana yang belum menemui titik terang belum menyentuh pejabat aktif dan kepala daerah lainya di Provinsi Lampung. Selain dua nama itu, terdapat juga nama Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Badri Tamam.(Wendri)


isl



Post a Comment

0 Comments