Dugaan Gratifikasi Rekrutmen 814 Tenaga Kontrak Pemkab Tanggamus Diminta Usut

JAK Lampung saat demontrasi 
Bandarlampung – Penerimaan tenaga sukarela (TKS) sebanyak 814 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terindikasi adanya praktik suap yakni diduga pada setiap tenaga yang hendak bekerja dengan status kontrak tersebut diharuskan membayar hingga puluhan juta rupiah.

Hal tersebut hingga saat ini terus menjadi polemik bahkan hingga sampai pemanggilan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) beberapa waktu lalu. Alih-alih menambah pegawai dengan keseimbangan kerja namun ternyata hanya menambah beban anggaran Pemkab yang tidak ada alokasi anggaran pembayarnya.

Jaringan Anti Korupsi (JAK) Provinsi Lampung menyerukan agar diusut tuntas sehingga dapat diurai benang kusut penerimaan tersebut. Dalam pernyataannya, pihak yang diduga memungut uang dari hasil penerimaan tenaga kerja juga agar dapat diproses secara hukum.

“dari kebijakan moratorium yang dikeluarkan Bupati pada tahun 2015 lalu ialah tidak ada lagi pengangkatan tenaga kerja sukarela (TKS). Oleh karena itu, adanya penerimaan sebanyak 814 yang hari ini dilakukan kuat dugaan adanya suap-menyuap serta pungli sehingga penegak hukum bersama DPRD Tanggamus harus membuat terang persoalan ini,” ujar Direktur Eksekutif JAK Lampung, Didi, Rabu (31/1/2018)

Tuntutan JAK Lampung tersebut menyikapi persoalan yang sempat membuat alot pembahasan APBD Tanggamus belum lama ini, juga mempertanyakan hasil pemeriksaan Pejabat Tanggamus yang dipanggil pihak Kejati Lampung terkait permasalahan itu.
“persoalan ini tidak boleh didiamkan, ini masalah besar ya,”imbuhnya

JAK menduga kebijakan yang dilakukan telah melanggar undang-undang nomor 05 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), UU no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, PP 56 tahun 2012 dan keputusan mendagri nomor : 814.1/169/SJ tertanggal 10 januari 2013 serta PP 56/2012 tentang Gubernur/Bupati/Walikota.

Post a Comment

0 Comments