27 Februari 2018

Bawaslu Harus Awasi Sumbangan Dana SGC

SHARE

ilustrasi
Bandarlampung – Sugar Group Companies (SGC) masih menjadi ancaman dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung yakni rentan intervensi terhadap proses politik dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Perusahaan gula terbesar itu memiliki kepentingan besar sehingga tidak segan menggelontorkan dana kepada pasangan calon dalam kontestasi politik di Lampung.

Ada empat paslon yang ditetapkan KPU Provinsi Lampung yaitu M.Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (no urut 1), Herman HN-Sutono (no urut 2), Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (no urut 3), Mustafa-Ahmad Jajuli (no urut 4). Ridho Berbakti Jilid II merupakan petahana sedang Herman HN dalam sosialisasi dilakukan biasa saja. Sementara Mustafa sedang terjerat kasus hukum di KPK.

Hanya paslon no urut 3 memiliki gaya sosialisasi seperti yang pernah dilakukan SGC, wayang kulit digelar diseluruh wilayah lampung. Bahkan, Arinal santer terdengar dekat korporasi itu, terlebih isu yang beredar ia dapat memimpin Partai Golkar berkat dukungan sugar group.

Pengamat Hukum Universitas Lampung Yusdianto mengatakan, guna mengantisipasi adanya sumbangan dana korporasi kepada calon gubernur diperlukan peran maksimal Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Selain mengawasi dana kampanye yang dilaporkan tim kampanye paslon, juga dapat investigasi harta kekayaan calon.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Bawaslu jangan hanya mengacu pada besaran dana yang dilaporkan saja tapi harus melihat secara nyata berapa estimasi dana yang dikeluarkan dalam satu kegiatan, juga ditelisik penggunaan dana yang tidak dilaporkan,”ujarnya, Senin (26/2/2018)

Selain itu, elemen gerakan rakyat turut menyuarakan persoalan berkaitan dengan korporasi. Bentuk gerakan yang dibangun ialah menggelar diskusi dugaan penyerobotan lahan hingga menggelar demontrasi di pusat pemerintahan. Berdasarkan pantauan terhadap gerakan tersebut, terus menerus mempermasalahkan hak guna usaha (HGU) PT SGC. Polemik beserta isu-isu menahun mengerucut pada tuntutan agar pemerintah mencabut hak guna usaha.

“kita bakal bawa masalah ini sampai ke presiden jika pihak terkait seperti BPN dan Komisi II DPR RI tidak serius menyelesaikannya,” ujar Edwinata saat menggelar aksi massa di BPN Lampung belum lama ini. Sementara, saat disinggung kenapa tidak minta Gubernur Lampung dengan kewenangannya, Koordinator Aksi lainnya enggan menjawab dengan alasan permasalahan akan dibawa ke pusat.(wen)

SHARE

Author: verified_user

0 komentar: