8 Februari 2018

DPRD Lampung Takut SGC

SHARE

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung dalam menyikapi permasalahan lahan PT SGC dengan masyarakat Tulang Bawang terkesan tidak serius karena belum mengeluarkan kebijakan apa pun terkait masalah tersebut alias mandul. Hal tersebut terbukti dengan belum terbentuknya Tim Panitia Khusus (Pansus) hingga saat ini.

Beberapa waktu lalu, saat masyarakat Tulang Bawang menggelar aksi unjuk rasa meminta agar DPRD Provinsi Lampung menyelesaikan sengketa lahan, para anggota dewan yang terhormat berjanji segera membentuk Tim Pansus SGC untuk membackup kinerja Tim Pansus DPRD Tulang Bawang. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Khaidir Bujung.

“Pembentukan Pansus DPRD Provinsi Lampung bersifat urgent untuk melindunggi masyarakat di beberapa kampung seperti di Kecamatan Gedungmeneng dan Dante Teladas, dari pencaplokan lahan dan intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat yang sudah terjadi selama perusahaan ini berdiri,” jelas Khaidir Bujung.

Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Tulang Bawang ini menilai, sejak awal berdirinya PT SGC sampai saat ini tidak berkontribusi lebih untuk masyarakat setempat.

“Sebagai anggota DPRD Lampung dari dapil Tulang Bawang meminta agar DPRD Lampung menyeriusi permasalahan ini. Karena atas masukan dan aspirasi masyarakat Tulang Bawang, meminta anggota DPRD Lampung mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, para pemangku kebijakan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga harus satu suara dalam memberikan data sesungguhnya.

“Jangan atas desakan pemodal tidak berani mengungkap data sesungguhnya yang berdampak mandeknya penyelesaian di kemudian hari. Penyelesaian polemik lahan, permasalah pajak, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikucurkan ke daerah juga harus ada kejelasan,” katanya.

Politisi PKB Lampung itu mengaku, ia bersama rekan anggota DPRD Tulang Bawang siap menjembatani pembentukan Pansus SGC DPRD Provinsi Lampung.
“Kita tahu, bumi dan air adalah milik Negara dan demi kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu semua harus berkomitmen satu suara menyelesaikan polemik yang telah terjadi sekitar 30 tahun ini,” jelasnya

Untuk mengantisipasi agar permasalahan ini tidak menjadi sumir, ke depan, DPRD Lampung akan melihat permasalahan ini sesuai dengan fakta dan data yang ada.

“Data-data yang sudah diberikan masyarakat ada di sana, menjadi referensi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk bekerja. Dengan selesainya permasalahan ini diharapkan mampu berimbas pada hal yang baik, khususnya perusahaan dan masyarakat,” tegasnya. (*)
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: