Dua Cagub Lampung Miliki Rekam Jejak Kejahatan Luar Biasa

ilustrasi

Bandarlampung – Dua calon gubernur Lampung kontestan Pilgub 2018 memiliki rekam jejak (track record) sebagai terduga pelaku kejahatan luar biasa. Keduanya yakni cagub nomor 2 Herman HN dan cagub no 3 Arinal Djunaidi diduga terlibat tindak pidana korupsi (tipikor).

Meski pakar hukum memiliki pandangan berbeda mengenai korupsi adalah kejahatan luar biasa namun selagi negara belum meratifikasi statute roma maka korupsi dapat disebut kejahatan luar biasa mengacu pada Undang-Undang KPK. Herman HN terseret dugaan korupsi perizinan teluk Lampung dan kasusnya ditangani Jampidsus Kejagung bahkan pernah diperiksa intensif oleh Tim Kejagung di Kantor Kejati Lampung.

Meski kasusnya berakhir dengan dihentikannya penyelidikan tanpa press release oleh Kejagung, namun diawal saat meledaknya isu korupsi ini sempat terdengar isu dugaan suap terkait reklamasi teluk lampung dari pengusaha besar di Lampung. Mengenai hal itu, tim kejagung enggan mengklarifikasi informasi tersebut. Akan tetapi, dari kasus-kasus suap yang melibatkan kepala daerah mayoritas terkait perizinan.

Dalam proses reklamasi teluk Lampung, Pemkot Bandar Lampung menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi Lampung ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN. Diantaranya Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor :790/I.01/HK/2015 dan nomor 887/I.01/HK/2015.

Irama penanganan kasus korupsi di Kejagung terhadap Herman HN yang berakhir senyap juga terjadi terhadap kasus Arinal Djunaidi di Kejati Lampung. Cagub no 3 ini dilaporkan masyarakat dengan dugaan korupsi APBD 2015 saat menjabat Sekdaprov Lampung. Bahkan berdasarkan data yang dilaporkan era Kajati Syafrudin telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp 480juta dari hasil perhitungan tim penyidik.

Dari dua kasus besar yang ditangani Kejaksaan, Pengamat Hukum dari Universitas Lampung Yusdianto berpendapat, masih adanya kelemahan pola penanganan perkara. Sebab komitmen memberantas korupsi tidak diikuti dengan transparansi oleh aparat penegak hukum, terlebih perkara yang ditangani melibatkan pejabat hingga kepala daerah yang menjadi sorotan publik.

“seharusnya kejati tidak menutup-nutupi persoalan (perkara Arinal) itu, sudah semestinya penyidik transparan dan menjelaskan ke publik,” ujar Yusdianto, Kamis (15/3/2018)

Begitu juga Kejagung, lanjut dia, kasus dugaan korupsi reklamasi teluk Lampung pun seharusnya digelar jumpa pers untuk menjelaskan perkembangan perkara dan bila menurut jaksa penanganannya harus dihentikan juga dijelaskan alasan tersebut. “dari dua perkara ini masyarakat akan menilai kinerja Kejaksaan,”singkatnya.(ww)