ads
ilustrasi 

Bandarlampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri dugaan korupsi dalam perizinan lahan perkebunan kepada pengusaha. Permintaan itu muncul dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan adanya temuan LSM Greenomics Indonesia sebagai pemerhati lingkuangan.

Dugaan perihal izin perkebunan menurut ICW, dengan kewenangan dan sumber daya yang ada maka KPK bisa melakukan penelusuran sehingga temuan masyarakat dapat diporses dan ditindaklanjuti sebagai langkah partisipasi LSM kepada KPK.

“Apakah ada malapraktek atau tidak itu kan KPK harus buktikan. Harus ditelusuri karena memang untuk menelusuri itu kan dia harus buka dokumen-dokumen tersebut. Radar KPK harusnya berjalan untuk ini. Karena ada gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam,” ujar Peneliti ICW, Emerson Yuntho dilansir dari merdeka.com, Minggu (25/3)

Ia mencontohkan, dari penelusuran yang telah dilakukan KPK selalu mengarah bahwa izin usaha tambang, kebun dan hutan, ada sangkut pautnya dengan modal politik.”Dari sejumlah penelusuran yang KPK sudah lakukan, selalu mengarah bahwa izin usaha tambang, kebun, dan hutan itu dijadikan komoditas politik. Terlebih, untuk mereka di tahun- tahun politik. Sepanjang bukti kuat dan saksi valid, itu wajid ditindaklanjuti,” katanya

Desakan yang dialamatkan kepada KPK RI tersebut, bermula dari LSM pemerhati lingkungan Greenomics Indonesia menjelaskan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kepada kelompok bisnis atau korporasi tertentu yakni pada 2004-2017 kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan mencapai 2,4 juta hektar, atau sekitar 36 kali lipat luas DKI Jakarta.

Menurut LSM pemerhati lingkungan ini, lebih dari 90 persen dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu merupakan hasil ekspansi dari perkebunan kelapa sawit.  

ads
Share To:

Bloggersstand

Hello everyone

Post A Comment:

0 comments so far,add yours