Masalah Listrik dan Banjir, Pemkab Tulang Bawang Minim Solusi

ilustrasi

Bandarlampung – Masyarakat Tulang Bawang sepertinya harus melatih diri untuk ekstra bersabar terkait persoalan yang dialami. Dari berbagai persoalan itu, dua masalah pokok hingga saat ini tak kunjung mendapat solusi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang. Padahal, sebagai masyarakat tentu memiliki hak agar mendapat pelayanan yang baik serta mampu keluar dari persoalan menahun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati.

Sepuluh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki listrik. Dari jumlah yang ada tersebar di 59 Kampung masih gelap. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak juga ada langkah kongkit yang dilakukan. Harapan masyarakat muncul era pemerintahan sebelumnya tepatnya pada tahun 2017 saat digelarnya rapat koordinasi antara Pemkab Tulang Bawang bersama PLN Distribusi Lampung namun kini bergantinya kepala daerah belum terlihat kebijakan yang mengakomodir masalah listrik. Mirisnya lagi masyarakat hanya diberi ucapan dari Bupati Winarti untuk bersabar menjalani hidup tanpa listrik.

Arifin Afendi seorang pemuda Tulang Bawang mengeluhkan pernyataan Bupati tersebut karena menurutnya kepala daerah yang dipilih masyarakat seharusnya menyampaikan solusi terhadap masalah warga. “Jadi yang bisa diperbuat bupati untuk warganya apa, kalau Cuma nyuruh sabar buat apa karna dalam Al-Quran sudah ada perintah untuk bersabar, kami butuh listrik,” ujar dia

Sementara itu, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Distribusi Lampung Hendri A.H menerangkan, ada beberapa kendala masuknya listrik di wilayah Tulang Bawang yaitu untuk Desa di Kec Rawajitu Timur berada dalam kawasan berikat PT AWS sehingga untuk membangun jaringan di daerah tersebut memerlukan izin dari pemilik lahan.

Desa Bratasena Adi Warna dan Bratasena Mandiri ialah kawasan lahan CPB. Selanjutnya, jelas dia, tidak ada akses jalan menuju Desa Sungai Burung. Desa-desa di Kecamatan Gedung Meneng kondisinya dibatasi oleh lahan PT SGC, sementara sebelah utara dibatasi sungai tulang bawang sehingga membutuhkan akses jalan agar dapat melintasi sungai dari jaringan existing PLN.

“kendala yang kami hadapi pernah disampaikan saat audiensi dengan Pemda Tulang Bawang supaya mendapat dukungan khususnya infrastruktur jalan dan perizinan. Harapanya dengan adanya bantuan tersebut maka PLN bisa lebih fokus dalam penyelesaian fisik pembangunannya. Untuk di Desa-desa, PLN sedang melakukan persiapan pembangunan secara bertahap karena keterbatasan anggaran maupun sumber daya di PLN,” terang Hendri A.H saat dihubungi, Rabu (14/3)

Selain persoalan listrik, minimnya solusi dari Pemkab juga terkait kondisi warga yang menjadi korban banjir. Warga juga diminta menunggu dan bersabar oleh Bupati Winarti karena masalah banjir pihaknya belum memiliki solusi dan rencananya Pemkab akan minta bantuan pusat hanya untuk persoalan banjir.

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD). Menurut lembaga yang concern terhadap kebijakan dan anggaran tersebut, seharusnya Pemkab mampu secara mandiri memberikan solusi atas masalah listrik dan banjir.

“Bupati dan Wakil Bupati dipilih masyarakat untuk melayani dan membantu permasalahan yang dialami masyarakat, kalau masalah listrik dan banjir saja tidak ada solusi lalu kerja mereka apa? Yang dibutuhkan itu soal kemauan politik (Political Will) kepala daerah, sebut saja masalah listrik, pihak Pemkab hanya diminta mendukung PLN, ini seolah tidak ada niat bekerja untuk masyarakat,” ujar Koordinator KPKAD Ansori,SH.,MH

Kemudian terkait solusi banjir, tuturnya, pihak Pemkab dapat dikatakan tidak mampu mengatasi masalah warga artinya apa yang bisa diharapkan masyarakat terhadap Win-Hen jika mengatasi masalah banjir saja harus menunggu solusi dari pusat. “Pemkab Tulang Bawang belum terlihat kerja-kerja untuk masyarakat,” tutupnya.(ww)

Post a Comment

0 Comments