ads
ilustrasi

Adanya seruan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung agar melakukan audit investigatif terhadap Pembangunan Flyover Pramuka-Indra Bangsawan merupakan langkah maju guna mengerucutkan polemik yang ada menjadi suatu solusi.

Kebijakan yang diambil oleh Yusuf Kohar terkait solusi tersebut nampaknya masih setengah hati sehingga kita sebagai masyarakat masih meraba serta menerka arah dari semua ini. Pasalnya dalam melakukan tugasnya nanti, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yakni hasil audit akan berakhir pada kesalahan administrasi ataukah diserahkan ke penegak hukum sebagai tindaklanjut.

BPK bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian mengenai audit investigatif adalah pemeriksa melakukan audit investigatif untuk mengetahui adanya indikasi kerugian negara maupun unsur pidana selanjutnya melaporkan ke instansi berwenang.

Publik berharap langkah Yusuf Kohar mempersilahkan BPK melakukan audit investigatif agar hasil dari pemeriksaan auditor nantinya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum agar ditindaklanjuti secara hukum dengan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara BPK bersama Kejaksaan Agung RI Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP-071/A/JA/07/2007. Mengacu pada kesepakatan bahwa hasil audit dijadikan sebagai dasar penegakan hukum bila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, saat ini persoalan yang menjadi masalah ialah mengenai kredibilitas para auditor yang mengaudit serta transparansi BPK terhadap hasil audit yang dilakukan sehingga dalam prosesnya semua pihak diharapkan dapat turut serta mengikuti serta mengawasi setiap tahapannya.

Hasil audit juga tidak akan menjadi solusi ketika auditor menyerahkan hasil pemeriksaan yang diduga terdapat unsur pidana namun penegak hukum tidak menindaklanjutinya. Kemudian, semangat melawan tindak pidana korupsi serta membersihkan Kota Bandar Lampung dari bahaya laten korupsi akan terlihat melemah bahkan bisa sampai patah ketika hasil audit investigatif yang dilakukan berakhir hanya disebut soal administrasi, yang pola penyelesaiannya bila ditemukan indikasi kerugian negara maka pihak terkait dapat mengklarifikasi dengan disertai pengembalian kerugian negara saja kemudian semua dianggap selesai, bahkan penegak hukum tidak boleh masuk ranah tersebut.

Bila nantinya ini berakhir seperti yang dijelaskan diatas, maka harapan masyarakat berada pada penegak hukum yang mau memperluas makna pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana korupsi, mengutip pandangan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A bahwa sekalipun temuan BPK tidak pro yustisia tapi bersifat administratif tapi justru di bidang administratif itulah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu sumbernya pada administrasi yang tidak tertib.



ads
Share To:

Bloggersstand

Hello everyone

Post A Comment:

0 comments so far,add yours