ads
ilustrasi 
Bandarlampung – Setelah kasus kematian mantan supir Bupati (non-aktif) Lampung Utara menyita perhatian masyarakat Lampung, LSM, bahkan pegiat kemanusiaan. Kini kasusnya menjadi perbincangan dalam isu-isu nasional. Tak pelak, desakan agar aparat kepolisian bertindak serius mengungkap kasus kematian yang dinilai janggal ini datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS).

Surat resmi pun telah dilayangkan kepada Kapolres Lampung Utara Ajun Komisaris Besar Eka Mulyana melalui surat nomor 95/SK-KontraS/IV/2018 terkait Desakan Tindaklanjut Laporan Polisi Nomor LP237/III/Polda Lampung/SPKT Res Lam Ut tertanggal 20 Maret 2018.

Menurut KontraS, sebelum pihaknya mendesak agar aktor intelektual kasus yang diduga pembunuhan ini dilakukan, laporan pengaduan telah lbih dulu masuk dengan permohonan agar kematian Alm Yogi Andhika diusut tuntas.

“sebelum terjadi penganiayaan terhadap korban, pada April 2017 korban pernah dituduh melakukan pencurian sejumlah uang milik atasannya. Namun karena korban merasa tidak melakukan pencurian sebagaimana dituduhkan, serta adanya ancaman-ancaman terhadap korban karena tuduhan atas kasus pencurian tersebut korban akhirnya pergi meninggalkan pekerjaan dan atasanya,” demikian kronologi kepergian Yogi pada saat awal masalah ini.

Pada Juli 2017, korban dihubungi melalui pesan singkat oleh rekanya bernama Arnold dengan iming-iming akan memberi Yogi pekerjaan. Setelah mendengar tawaran itu, korban tertarik lalu menemui rekannya di kediamannya yang ternyata sudah ditunggu oleh sejumlah orang yang diduga melakukan penjemputan paksa terhadapnya.

Kasus Yogi ini pun akhirnya terendus oleh media yang prihatin terhadap duka keluarga yang kian mendalam akibat kehilangan anggota keluarga seolah nyawa Yogi yang bekerja pada atasannya itu tidak ada sikap empati sehingga keluarga merasa janggal dan akhirnya minta penegak hukum mengusut tuntas, hingga sampai ke KontraS.

Di Lampung, aksi massa sebagai desakan terhadap pihak kepolisian juga terus bergulir agar kasus ini terungkap, tidak hanya ditujukan kepada Kapolres Lampung Utara, juga ditujukan kepada Kapolda Lampung Irjen (Pol) Suntana sebagai pemimpin tertinggi polisi di wilayah Lampung.

“terkait dengan informasi sebagaimana disampaikan oleh perwakilan masyarakat lampung utara, untuk itu KontraS mendesak Kapolres Lampung Utara agar segera mengusut tuntas dan menindaklanjuti serta mencari motif utama dibalik peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Kami juga mendesak agar seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat hal tersebut penting dilakukan guna memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban,”papar KontraS dalam surat yang ditandatangani Wakil Koordinator Bidang Advokasi Putri Kanesia, SH,.

Selain KontraS, Forum Pemuda Lampung untuk Kemanusiaan (FPLK) turut memberikan dukungan dan berharap Polda Lampung membentuk tim yang ditugaskan mencari fakta agar dalang kasus yang diduga keluarga adalah pembunuhan ini cepat terungkap. Karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang serta hak atas hidup seseorang sebagai warga negara, forum yang diinisiasi oleh para aktifis-aktifis ini berharap agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut membantu dengan menurunkan tim ke Lampung untuk investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan aktor intelektual kematian Yogi Andhika.

“Desakan agar kasus ini diungkap secara terang serta menangkap aktor intelektualnya karena murni atas dasar kemanusiaan. Artinya solidaritas sebagai sesame manusia, sebab tidak ada satu orang pun yang berhak merenggut hak hidup manusia karena itu merupakan hak dasar yang diberikan tuhan kepada manusia dan ini dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara dalam hal ini aparat kepolisian serius mengungkapnya. Juga kami berharap pada Komnas HAM ikut melakukan investigasi. Dengan banyaknya dukungan serta doa keluarga kita yakin kasus ini mampu diungkap demi penegakan hukum, dan rasa keadilan bagi keluarga. Juga sebagai penegasan bahwa kasus ini tidak dijadikan komoditas politik untuk kepentingan tertentu tapi atas dasar kemanusiaan,” ujar Koordinator Forum Pemuda Lampung untuk Kemanusiaan (FPLK), Indra Bram, Selasa (3/4/2018).(ww)


ads
Share To:

Bloggersstand

Hello everyone

Post A Comment:

0 comments so far,add yours