13 April 2018

Polres Lamsel Gelar FGD Bahas Angkutan Online

SHARE
Focus Group Discussion (FGD)
LAMPUNGSELATAN - Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Lampung Selatan (Lamsel) melakukan kegiatan Foccus Group Discussion (FGD) bersama praktisi hukum Lampung terkait rencana revisi Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ) tentang angkutan umum tidak dalam trayek (angkutan online).

Acara tersebut dipusatkan di Hotel Arinas Bandar Lampung di Jalan Raden Intan kota Bandar Lampung pada Kamis (12/4) sekitar pukul 13.00 WIB.

Adapun praktisi hukum yang hadir tersebut Iskandar zulkarnain, A.TD,SH,M.T (kabid lalu lintas dishub kota balam), DR. Budiono,SH,MH (ketua bagian hukum tata negara),Anggalana,SH,MH (sekretaris program study ilmu hukum UBL), DR. Hartono, SH, M.Hum (wakil rektor 3 UBL), IR. Juniardi, MT (dosen fakultas teknik UBL), IR. ikhsan kharim,MT (dosen fakultas teknik UBL), DR. Alexander purba,ST, MT (ketua kelompok keahlian transportasi jurusan teknik sipil bandar lampung).

Iskandar Zulkarnain mengatakan, bahwa dalam permasalahan yang timbul sering terjadi terkait dengan adanya jasa taksi/ojek online sekarang ini kami berpendapat bahwa akan adanya wacana revisi mengenai UU No 22 tahun 2009 untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, sangat tidak perlu direvisi dikarenakan beberapa hal.

“Dilihat dari kemajauan teknologi sekarang ini, sehingga semua kegiatan mau serba mudah gampang dan cepat, baca berita sudah online. Tentunya itu pun tak luput dengan para jasa ojek, sehingga terciptanya aplikasi ojek online yang seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Menurut Iskandar, selama adanya ojek online banyak masyarakat yang terbantu. Tetapi, hal ini malah justru tidak dilandasi dengan dasar hukum dan juga tidak memperhatikan UU yang ada sekarang ini.

Sehingga timbul permasalahan untuk mengatasi ini dan menimbulkan wacana revisi UU. “Untuk itu sangat tidak perlu di revisi selain waktu yang begitu lama juga memakan biaya tidak sedikit,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, menurut UU 22 Tahun 2009 sudah sangat jelas bahwa diperjelas ada aturan-aturan kepada pemerintah mengenai bagaimana menangani dan mengelola jenis-jenis angkutan baru, baik di dalam trayek maupun diluar trayek yang sudah diatur di peraturan menteri perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 dimana isinya tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

“Semua jenis angkutan umum yang berbasis teknologi informasi seperti online, baik ojek dan taksi online wajib hukumnya mentaati dan mematuhi dengan peraturan yang sudah ada. Yaitu, UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” jelasnya.

Selain itu juga ada peraturan pemerintah No 46 Tahun 2014 tentang angkutan jalan serta peraturan menteri perhubungan No PM 32 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek hingga batas waktu yang diberikan oleh pemerintah.

“Agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan terkait legalitasnya sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum dan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi,” terang dia.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Lamsel AKP Reza Khomeini.,SIK mengaku sangat apresiasi dengan adanya ojek online yang ada saat ini. Hal ini menunjukan, indonesia, khususnya Lampung Selatan sudah mengikuti perkembangan teknologi saat ini, dimana semuanya sudah serba online.

"Sekarang belanja sudah banyak yang online, baik kebutuhan kita sehari-hari sampai pesan makanan pun sudah serba online, artinya teknologi saat ini memudahkan kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari," singkatnya. (AS)
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: